www.bayuekayulian.blogspot.com

DIALEKTIKA KEMISKINAN PERDESAAN DALAM PEMBANGUNAN DI ERA OTONOMI DAERAH

2008-02-03T09:11:00.000-08:00

Oleh: Bayu E. Yulian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Optimisme Republik Indonesia terhadap grand strategy (baca: pembangunan atau dalam Bahasa Inggris disebut development) masih dipertahankan sampai era pemerintahan saat ini, dimana pembangunan ditempatkan oleh pemerintah sebagai ”obat” dari “penyakit” yang bernama kemiskinan dan bergerak secara progresif (menuju ke arah yang lebih baik), di Indonesia hal ini diterjemahkan ke dalam bentuk proyek-proyek pemerintah pusat, daerah maupun donor asing (Agusta, 2003). Tendensi pengertian pembangunan tersebut, dituangkan ke dalam tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals---MDGs) yang serentak disepakati oleh negara maju dan sedang berkembang (termasuk Indonesia) yang berada dibawah ”bayang-bayang” Perserikatan Banga-Bangsa (PBB), bahwa pada tahun 2015 separuh dari penduduk miskin dunia akan ”dibebaskan” dari kemiskinan[1].

Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,13 juta jiwa, yaitu dari 39,30 juta jiwa pada tahun 2006 turun menjadi 37,17 juta jiwa pada tahun 2007 dan hal ini merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan. Sekilas memang tampak bahwa apabila dibandingkan dengan tahun 2006, maka jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2007, namun apabila dibandingkan dengan tahun 2004 dan 2005 justru yang terjadi adalah peningkatan jumlah penduduk miskin pada tahun 2007 (lihat Tabel 1).

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2004 s/d 2007

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (persen)
1.	2004	36,15	16,66
2.	2005	35,10	15,97
3.	2006	39,30	17,75
4.	2007	37,17	16,68

Sumber: Berita Resmi Badan Pusat Statistik 2006 dan 2007 (diadaptasi).

Dari sisi hukum positif, sejak runtuhnya rezim pemerintahan Soeharto pada Mei 1998, paradigma pembangunan yang selama 32 tahun bersifat sentralistik dan dikawal oleh militer, kemudian bergeser menjadi desentralisasi dan pembangunan yang berbasis manusia (people centered development). Semenjak dikeluarkannya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, memberikan ”angin segar” bagi pemerintah daerah (kabupaten/kota). Momentum ini (yang disebut sebagai otonomi daerah) memunculkan konsep pembangunan dari bawah (bottom-up development) yang dimulai dari Musbangdes di desa sampai Rakorbang di kabupaten/kota, Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai bagian dari pemerintahan desa, pembatasan jabatan kepala desa (maksimal dua periode memimpin).

Belum genap lima tahun diterapkan UU tersebut, Pemerintahan Megawati dan Komisi II DPR-RI merubahnya menjadi UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kalangan aktivis mahasiswa kecewa dengan UU yang baru tersebut karena dianggap kembali melakukan resentralisasi politik yang ditandai dengan penempatan kembali otoritas supra-desa dalam pemerintahan desa. Desa kembali ditempatkan di bawah negara (tepatnya di bawah kabupaten/ kota) sebagai ”republik kecil”. Akhirnya kepala desa bukan bertanggung jawab kepada rakyat yang telah memilihnya, melainkan kepala desa bertanggung jawab terhadap kabupaten/ kota, hal ini terlihat dari pengaturan tugas dan kewajiban kepala desa yang masih diatur oleh pihak supra-desa[2].

Konsep ideal untuk menciptakan kesejahteraan adalah pembangunan nasional harus berupa proses perubahan holistik yang dilakukan berdasarkan visi/ misi tertentu, dengan sengaja, dan memang dikehendaki oleh komponen negara, yaitu pemerintah (government), swasta (private sector) dan masyarakat (civil society). Justru yang menjadi masalah dalam pembangunan di Indonesia adalah pemerintah sebagai penguasa negara memposisikan diri sebagai pihak yang mempunyai peranan penting (dominasi) dalam pembangunan bahkan cenderung bekerjasama dengan para pemilik modal besar (swasta). Posisi negara menjadi institusi yang secara legal mempunyai kekuasaan dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan keamanan (Budiman, 1996)[3].

Pada konteks pembangunan di tingkat desa, maka dikotomi desa-kota menjadikan jurang pemisah antara pembangunan di desa dan di kota. Menurut Sajogyo (1982) gambaran mengenai adanya garis batas antara dunia ekonomi barat dan timur[4], konteksnya di Indonesia terletak antara kota dan desa, namun secara bertahap telah bergeser ke tengah-tengah desa itu sendiri dan mempengaruhi struktur kehidupan masyarakat perdesaan. Melihat kontestasi pembangunan sekarang, pembangunan di desa dianggap selalu tertinggal dari pada kota dan desa merupakan sumber kemiskinan, hal tersebut dikuatkan oleh justifikasi dari pemerintah bahwa masyarakat golongan miskin pada tahun 2006 sebagian besar (63,41 persen) berada di wilayah perdesaan (Badan Pusat Statistik, 2006), hal ini pun tidak jauh berbeda (bahkan meningkat) dengan jumlah penduduk miskin mayoritas di perdesaan pada tahun 2007 yaitu sebesar 63,52 persen (Badan Pusat Statistik, 2007).Tidak hanya sampai di sini, tuduhan terhadap desa sebagai penyebab dari masalah-masalah di kota seperti kemiskinan, kekumuhan, kemacetan, ledakan penduduk dan kriminalitas akibat dari urbanisasi menjadikan desa sebagai penyebab dari masalah tersebut, artinya kesalahan ada di desa. Kesenjangan pembangunan desa-kota menjadikan desa sebagai anak tiri pembangunan. Akibat dari ketimpangan ini, sebenarnya yang menjadi korban pembangunan bukan hanya desa, melainkan kota juga ikut sebagai korban pembangunan. Ketidakmerataan pembangunan yang menyebabkan kota menjadi lebih berpunya dari pada desa, sehingga wajar jikalau masyarakat desa melakukan migrasi ke kota (urbanisasi) untuk berusaha mencari kehidupan yang lebih baik di tempat yang di ”datangi” oleh pembangunan (kota).

Pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan di Indonesia telah dilakukan dengan menempatkan kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004–2009, diharapkan dapat menurunkan persentase penduduk miskin menjadi 8,2 persen pada tahun 2009, sehingga mampu menunjang MDGs untuk menurunkan kemiskinan pada tahun 2015 sampai 7,2 persen di Indonesia. Tidak hanya di tingkat pusat saja dengan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK), sebanyak 60 persen pemerintah kabupaten/kota telah membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) dan menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai dasar pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan di daerah dan mendorong rekayasa sosial (social enginering) dalam mengatasi kemiskinan di tingkat desa.

Namun, Sejauh mana implementasi pembangunan perdesaan di Indonesia diaktualisasikan?. Mungkinkah upaya tersebut berhasil dalam lima tahun pemerintahan Yudhoyono-Kalla?, ataukah hanya sekedar pijakan awal dalam mengatasi kemiskinan (di perdesaan) dengan konsekuensinya adalah hasil pembangunan perdesaan baru bisa dilihat dan dirasakan pada pemerintah selanjutnya setelah pemilu 2009. Secara formal, kesamaan sikap komponen negara, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat sudah terekam dalam SNPK. Basis hak-hak (asasi) orang miskin menjadi inti persetujuan. Masalahnya, jalan menuju persetujuan abadi belum terbayang, karena masing-masing pihak menonjolkan peran eksklusif yang terkait kepentingannya (Agusta, 2006b).

1.2. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan studi pustaka ini yaitu:

1. Mengetahui dialektika kemiskinan perdesaan di Indonesia.

2. Mengetahui dialektika politik desentralisasi di Indonesia.

3. Mengetahui dialektika pembangunan perdesaan di Indonesia.

4. Menganalisis, Mensintesis, dan mempertautkan konsep kemiskinan, desentralisasi dan pembangunan perdesaan di Indonesia.

1.3. Metode Penulisan dan Paradigmanya

Metode Penulisan studi pustaka ini adalah penelusuran informasi dan data yang berkaitan dengan masalah kemiskinan dan pembangunan perdesaan, serta dominan dijiwai oleh pandangan kritis dialektika Hegelian. Penelusuran dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data (teori) yang diperoleh dari buku-buku, lembaran negara (undang-undang), hasil penelitian terdahulu, surat kabar/majalah, dan jurnal nasional (termasuk penelusuran melalui internet). Diawali dengan kegiatan membaca, dicerna, dibuat pemetaan materi khususnya bertalian dengan dialektika kemiskinan dan pembangunan perdesaan, kemudian dikhtisarkan dan ditulis ke dalam sebuah bentuk sintesis tulisan ilmiah.

Menulis tanpa paradigma akan berimplikasi pada inkonsistensi alur tulisan, karena paradigma merupakan ”roh” yang menjiwai sebuah tulisan seorang akademisi. Tulisan ini dijiwai oleh pemikiran-pemikiran kritis Hegelian. Dimana sudut pandang dialektika Hegelian memandang bahwa realitas bukanlah suatu hal yang statis, melainkan berkembang, mengasingkan diri, menemukan dirinya sendiri kembali, memahaminya dirinya melalui tahap-tahap kritis yang semakin mendalam. Cara berpikir dialektika yaitu dengan mengungkapkan hubungan timbal balik antara gejala-gejala, dan menganggap bahwa gerak yaitu sebagai proses kejadian sosial yang dinamis dan terus berkembang, bukan statis (Prawironegoro, 2006). Terjadi proses ”dialog mencari kebenaran”, tesis ditentang oleh anti-tesis, kemudian melahirkan suatu tesis baru; kemudian sintesis baru itu ditentang oleh anti-tesis baru pula dan seterusnya (lihat Gambar. 1).

Tesis Baru

Dan seterusnya

Anti-Tesis Baru

Anti-Tesis Baru

Tesis

Anti-Tesis

Gambar 1. Proses ”Dialog Mencari Kebenaran”: Berpikir Dialektika.

Dialektika pada umumnya berusaha menunjukkan suatu proses dimana pertentangan-pertentangan berusaha dihilangkan. Mengungkapkan hubungan timbal balik antar gejala-gejala. Dalam penerepannya, dialektika dibagi menjadi dua macam, yaitu: 1) dialektika idealis, menjelaskan bahwa yang dialketik adalah ide atau pikiran; 2) dialektika materialis, menjelaskan bahwa yang dialektik adalah material (kondisi obyek itu sendiri---kehidupan alam).

BAB II

IKHTISAR PUSTAKA

2.1. Kemiskinan (Suatu Pandangan Sosiologi): Konsep Dasar[5]

Soemardjan berpendapat bahwa masalah kemiskinan merupakan masalah yang dialami oleh setiap negara (baik yang sedang berkembang maupun negara maju sekalipun). Setiap manusia setuju untuk mengentaskan atau membebaskan masyarakat dari kemiskinan, tetapi kemiskinan hanya dapat dikurangi dan tidak dapat dihapus (dihilangkan) dari muka bumi. Sebelum melangkah lebih jauh untuk usaha-usaha mengurangi kemiskinan, maka terlebih dahulu perlu dipahami konsep-konsep penting mengenai kemiskinan, seperti unit analisis dan penyebab kemiskinan.

Salah satunya adalah BKKBN yang mengambil keluarga batih (nuclear family) yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak sebagai unit analisis. Namun, cara membuat pandangannya didasarkan pada konsep kesejahteraan, bukan kemiskinan. Setelah keluarga berencana (KB) berhasil menciptakan keluarga kecil dengan hanya dua orang anak saja maka keluarga kecil tersebut dikatakan berhasil dalam Program KB, karena jumlah anak yang lebih dari dua akan menyulitkan sebuah keluarga dalam menciptakan kesejahteraan (cenderung membawa ke dalam jurang kemiskinan). Pengertian sejahtera disini diartikan sebagai taraf hidup di atas garis kemiskinan tanpa mempersoalkan kriteria apa yang dipakai untuk menetapkan garis tersebut.

Kemudian Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappenas, mengambil daerah (kecamatan, desa) sebagai unit analisis kemiskinan. Ada beberapa butir kriteria fisik yang dipakai oleh BPS untuk menggambarkan kemiskinan dan kesejahteraan daerah, seperti adanya listrik, rumah dan bangunan berdinding batu, jalan yang diaspal, dan ketersediaan sekolah. Kriteria ini membuahkan kritik yaitu hanya menekankan pada fisik daerah (infrastruktur) bukan pada manusianya, dan kriteria yang dipakai adalah modernisasi fisik bukan kriteria kemiskinan atau kriteria yang dicapai oleh manusianya (sebagai subyek) dalam memporoleh kesejahteraan.

Selain perihal di atas, ilmuwan ekonomi memilih individu sebagai unit analisis, dengan cara menghitung berapa kalori atau berapa kilogram beras atau makanan lain setara yang secara minimal diperlukan oleh seorang individu sehari untuk mempertahankan hidupnya. Pemikiran ini tidak dapat dilepaskan dari Prof. Dr. Ir. Sajogyo ilmuwan Institut Pertanian Bogor (IPB), jumlah kalori atau ”jatah” minimal (2100 kalori) dijadikan garis pemisah antara golongan miskin dan tidak miskin. Konsep ini dikenal dengan istilah garis kemiskinan (poverty line), siapa yang tidak bisa mencapai ”jatah” minimal itu maka dikatakan hidup di bawah garis kemiskinan (golongan miskin).

Selanjutnya ada unit rumah tangga yang digunakan oleh ilmuwan sosiologi untuk menentukan taraf kesejahteraan atau kemiskinan. Konsep ini dalam Bahasa Inggris disebut Socio-Economic Status (SES). Rumah tangga perlu dibedakan dari keluarga, karena yang dimaksud rumah tangga adalah perangkat fasilitas-fasilitas serta alat-alat dan cara penggunannya untuk hidup sehari-hari sekelompok manusia yang bersama-sama menghuni suatu tempat tinggal. Kelompok manusia tersebut mungkin berupa keluarga yaitu orang-orang yang terikat dengan pertalian perkawinan atau keturunan, tetapi kelompok itu juga dapat berupa yang bukan anggota keluarga akan tetapi karena pertimbangan tertentu hidup bersama dalam satu tempat tinggal, seperti wisma, pemondokan, dan rumah yatim-piatu. Suatu keluarga dalam rumah tangga mungkin termasuk dalam golongan kaya tetapi rumah tinggalnya hanya dapat dinilai mempunyai SES yang sedang atau sederhana saja, begitu pula sebaliknya.

Selain itu, ada juga konsep komunitas sebagai unit analisis pembahasan masalah kemiskinan. Komunitas adalah sekelompok manusia yang bertempat tinggal secara bersama di suatu daerah. Akan tetapi komunitas juga dapat diartikan sebagai suatu golongan yang berprofesi sama dalam masyarakat. Tolok ukur dalam melihat kemiskinan adalah pendapatan per kapita. Kritiknya adalah pendapatan per kapita tidak mampu menggambarkan corak pemerataan pendapatan dalam komunitas. Bisa saja dalam suatu komunitas corak pendapatannya berbeda, ada yang miskin dan kaya.

Adanya berbagai unit analisis dan sebab-sebab sehingga mengakibatkan kemiskinan dapat menimbulkan berbagai pola kemiskinan. Ditinjau dari sudut pandang Sosiologi dapat terlihat berbagai pola kemiskinan, seperti berikut:

a) Kemiskinan Individual

Terjadi karena adanya kekurangan-kekurangan yang disandang oleh seorang indvidu mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk mengentaskan dirinya dari lembah kemiskinan. Mungkin saja karena individu tersebut sakit-sakitan, tidak mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan, tidak mempunyai modal finansial yang cukup, atau mungkin juga tidak mempunyai semangat juang (kerja) sehingga menyebabkan berada (hidup) dalam kemiskinan. Seandainya individu itu sehat, berpendidikan, punya modal yang cukup, dan memiliki semangat juang yang tinggi, niscaya ia akan berada dalam posisi yang tidak miskin.

b) Kemiskinan Relatif

Merupakan pengertian Sosiologis yang sering disebut dengan Socio-Economic Status (SES). Cara menentukan SES dilakukan dengan membandingkan taraf kekayaan material dari keluarga-keluarga (rumah tangga) di dalam suatu komunitas teritorial. Dengan perbandingan itu dapat disusun pandangan masyarakat mengenai mereka yang tergolong kaya dan miskin untuk komunitas itu. Ukuran yang diapakai adalah ukuran setempat (lokal).

c) Kemiskinan Struktural

Kemiskinan yang disandang oleh suatu golongan yang ”built-in” atau menjadi bagian yang seolah-olah tetap dalam struktur suatu masyarakat. Dalam kemiskinan struktural ada orang yang menderita kekurangan modal, fasilitas, sikap mental atatu jiwa yang disebabkan oleh konstruksi sosial dalam kehidupan masyarakat. Contoh: PNS ”kecil”, petani tidak bertanah, nelayan yang tidak memiliki perahu, pemulung sampah dan pengemis. Jadi kemiskinan lebih disebabkan oleh bentukan dari proses konstruksi sosial dalam kehidupan.

d) Kemiskinan Budaya

Kemiskinan yang diderita oleh suatu masyarakat yang hidup ditengah-tengah sumberdaya yang melimpah, namun kebudayaan masyarakat tersebut tidak mengandung ilmu pengetahuan, pengalaman, teknologi, jiwa usaha dan dorongan sosial yang diperlukan untuk memanfaatkan kekayaan sumberdaya yang dimiliki. Sehingga hal ini menyebabkan mereka hidup dalam kemiskinan.

e) Budaya Kemiskinan

Artinya tata hidup yang mengandung sistem kaidah serta sistem nilai yang menganggap bahwa taraf hidup miskin yang disandang oleh suatu masyarakat pada suatu waktu adalah wajar. Sehingga tidak perlu diusahakan perbaikannya.

Upaya Anti Kemiskinan

Dari uraian pola kemiskinan di atas, maka dapat dilakukan pembalikan untuk pola kesejahteraan, yaitu:

a) Infrastruktur Budaya

Merupakan sikap hidup, sistem nilai (value system) dan sistem kaidah sosial (norm system) yang dimiliki oleh suatu masyarakat dan sudah meresap ke dalam jiwa para warganya. Infrastruktur budaya menimbulkan kemauan sosial (social will) yang dalam hal ini mendorong terciptanya kesejahteraan.

b) Infrastruktur Pendidikan

Tidak hanya terbatas pada pendidikan formal saja, melainkan mencakup pendidikan informal. Hal ini memberikan nilai tambah kepada masyarakat mengenai kecerdasan berpikir, pengetahuan umum, ilmu pengetahuan, serta keterampilan (skill).

c) Infrastruktur Fasilitas

Berbagai hal yang diperlukan untuk merealisasikan kesejahteraan, mulai dari alat sederhana sampai dengan teknologi canggih. Selain itu diperlukan juga pranata-pranata di berbagai bidang.

Untuk melaksanakan pembangunan, maka yang perlu dilakukan adalah modernisasi yang mengarah pada pembentukan infrastruktur budaya dan pendidikan modern. Perkembangan kebudayaan di dalam Masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam berbagai taraf, yaitu:

1) Taraf Sederhana: Terlihat pada masyarakat yang hidup dalam daerah terpencil tanpa pendidikan formal dan informasi dari luar, teknologi sederhana. Misalnya suku-suku yang terisolasi secara geografi dan kultural, mereka hidup di tengah hutan pedalaman secara berkelompok dan masih memiliki kepercayaan animisme.

2) Taraf Peralihan: Disebut juga sebagai taraf adat, yaitu suku-suku yang hidup di bawah adat, dimana mulai dikenal sebuah bentuk pengaturan dalam sistem sosial. Makin dekat dengan kehidupan ”gaya” kota.

3) Taraf Moderen: Pada umumnya adalah masyarakat kota, terutama kelas menengah dan atas, yang berpendidikan formal, teknologi tinggi, berpandangan akan hari-hari mendatang, serta berpartisipasi untuk maju dalam hidupnya. Cara berpikir mereka yaitu rasional dan penuh perhitungan.

2.2. Kemiskinan: Masalah Sosial, Pauperisma, atau Moral[6]

Sebagaimana dipahami bersama bahwa di dalam masyarakat selain memiliki kesamaan-kesamaan, juga memiliki ketidaksamaan. Ada kelompok orang yang dapat memelihara hidup sendiri dan tanggungannya, dan ada kelompok yang tidak mampu melakukannya tanpa bantuan orang lain secara ekonomi. Atas dasar ketidaksamaan inilah dikenal adanya konsep atau pengertian kemiskinan (poverty) sejak abad pertengahan (Sallatang, 1980). Konsep kemiskinan mengandung tiga arti, yaitu kemiskinan sosial (social poverty), pauperisma (pauperism) dan kemiskinan moral (moral poverty).

Kemiskinan sosial mengandung arti tidak hanya ketidaksamaan yang bersifat ekonomi, misalnya dalam hal pemilikan kekayaan materil atau pendapatan, akan tetapi juga yang bersifat sosial seperti adanya ketergantungan dan kendala struktural. Sedangkan pauperisma mengandung arti tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara dirinya sendiri tanpa bantuan dari luar atau orang lain sampai pada tingkat pemenuhan kebutuhan minimal. Mengenai kemiskinan moral bertalian dengan nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Dari ketiga pengertian kemiskinan di atas yang menjadi inti masalah adalah ketidakmampuan.

Menurut Pakpahan (1992), kemiskinan merupakan suatu resultan iterasi dan interaksi antara teknologi, sumberdaya alam dan kapital, sumberdaya manusia, dan kelembagaan/kebijaksanaan. Kemiskinan dapat dipandang sebagai akibat (endogenous variable) atau juga sebagai sebab (exogenous variable) dari sesuatu. Oleh karenanya, dalam pembahasan masalah kemiskinan ini ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu adanya faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan sebagai masalah sosial dan dampak kemiskinan terhadap masyarakat.

Sebagai peubah endogen, kemiskinan biasanya merupakan turunan langsung dari pendapatan, baik dalam bentuk nilai uang atau bukan uang yang kesemuanya itu merupakan fungsi dari sumberdaya alam (jenis dan kapasitasnya), kapital dalam bentuk sarana dan prasarana fisik, sumberdaya manusia dalam bentuk kapasitas intelektual untuk menghasilkan sesuatu dan sikap serta nilai lainnya. Teknologi dalam bentuk hardware atau software membantu memecahkan masalah-masalah tertentu, dan kelembagaan berperan sebagai koordinator aktor-aktor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Selain itu, teknologi dan juga berfungsi sebagai koordinator para pelaku ekonomi dalam mendistribusikan manfaat ongkos yang diterima oleh masing-masing pelaku ekonomi.

Kemiskinan sebagai faktor eksogen tidak hanya buruk dengan sendirinya, tetapi juga buruk untuk hal lain. Kemiskinan akan menurunkan kapasitas dan kapabilitas manusia untuk bekerja dan berkreasi dengan lebih baik. Kemiskinan akan meningkatkan ongkos pengobatan, dan kemiskinan biasanya erat dengan penurunan mutu lingkungan.

2.3. Taksonomi Kemiskinan

2.3.1. Kemiskinan Absolut dan Relatif, serta Menurut Pola Waktu[7]

Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas akses pada kegiatan ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Keadaan miskin umumnya diukur dengan tingkat pendapatan, dan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Selain itu, menurut Kartasasmita berdasarkan pola waktunya, kemiskinan dapat dibedakan menjadi persistent poverty, cyclical poverty, serta accidental proverty.

Seseorang dikatakan miskin secara absolut (kemiskinan absolut) apabila tingkat pendapatannya lebih rendah daripada garis kemiskinan absolut atau dengan kata lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan absolut tersebut. Kriteria yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menetapkan garis kemiskinan adalah dengan menetapkan pengeluaran minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kebutuhan minimum untuk hidup ini diukur dengan pengeluaran untuk makanan setara 2100 kalori per kapita per hari (jika diuangkan maka sekitar satu sampai dua Dolar Amerika Serikat). Kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yaitu antara kelompok yang mungkin tidak miskin dengan kelompok yang mungkin miskin. Hal ini dilakukan dengan membandingkan tingkat pendapatan antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain, oleh karenanya keadaan ini dikenal dengan ketimpangan distribusi pendapatan

Dikaji dari pola waktunya, kemiskinan disuatu daerah dapat digolongkan ke dalam empat jenis, yaitu: 1) persisten poverty, adalah kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Daerah seperti ini pada umumnya merupakan daerah-daerah yang kritis sumberdaya; 2) cyclical poverty, adalah kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan; 3) seasonal poverty, adalah kemiskinan musiman seperti sering dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman ketika musim paceklik; dan 4) accidental poverty, adalah kemiskinan yang terjadi karena bencana alam atau dampak dari kebijaksanaan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

2.3.2. Dimensi Kemiskinan Struktural: Kritik Terhadap Kultural [8]

Sejak tahun 1850-an, Belanda (sebagai pihak yang berkuasa di Indonesia) mulai meresahkan kemiskinan yang semakin menjadi di Pulau Jawa. Mereka melihatnya terutama sebagai akibat dari pesatnya pertambahan penduduk di Jawa. Terjadinya proses pemelaratan di desa akibat dari ketidak-mampuan masyarakat dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi kemajuan zaman (globalisasi). Pandangan ini seakan-akan menyalahkan masyarakat desa. Melihat kilasan sejarah, apakah adil kalau proses pemelaratan akibat masyarakat?; Justru kalau melihat zaman penjajahan Belanda maka kita perlu menghubungkannya dengan pola tanam paksa (cultuur stelsel) yang sangat menyengsarakan masyarakat dan politik liberal yang memungkinkan masuknya pola-pola ekonomi rasional ke desa. Selama hidup dalam sistem ekonomi kolonial, maka kemiskinan akan menjadi-jadi.

Sekarang kita hidup dalam era pembangunan yang menunjukkan kemajuan-kemajuan dalam bidang infrastruktur. Sayangnya hal ini tidak diimbangi dengan kemajuan peningkatan kualitas hidup manusianya. Pembangunan sebagai pranata sosial yang telah melembaga ternyata belum mampu menjawab kemiskinan, bukan masalah si miskinnya karena tidak ada orang yang hakikat bercita-cita menjadi miskin, namun masalahnya jauh lebih pelik berkaitan dengan proses pemelaratan dan dinamikanya dalam suatu ”bangunan sosial” yang sudah terkonstruksi terlebih dahulu. Golongan miskin tentu ada hubungannya dengan pola organisasi dan pola pengaturan institusional di daerah pedesaan.

Struktur adalah pola-pola organisasi sosial yang mantap, luas, stabil dan mampu untuk meneruskan diri. Seseorang lahir dalam suatu atau lebih tepat struktur sosial. Atas kekuatan sendiri ia tidak mampu untuk menguasai atau mengubah struktur itu. Misalnya, seorang anak buruh nelayan yang berhutang kepada juragannya sangat kecil kemungkinannya untuk lepas dari kehidupan dalam struktur itu, dimana ia berada dalam posisi yang lemah dibanding dengan posisi juragannya. Pola hierarkhi dalam suatu masyarakat, pola diskriminasi termasuk diskriminasi rasial, sifat dualistis di dalam suatu masyarakat dan asimetris serta pola-pola ketergantungan yang timpang dalam pembagian kekuatan dalam tubuh masyarakat.

Jelaslah bahwa kemiskinan tidak dapat dipandang sebelah mata. Dimensi-dimensi struktural perlu dipandang sebagai penyebab masalah pemelaratan (pemiskinan). Dinamika kehidupan desa memperlihatkan suatu proses pemelaratan dan makin kuatnya liberalisme (mungkin sekarang neoliberalisme) yang membuat keluguan masyarakat desa serta kehilangan hak tani atas tanahnya.

2.4. Anatomi Kemiskinan di Indonesia

2.4.1. Kemiskinan di Perkotaan[9]

Menurut Suparlan, kemiskinan adalah suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah golongan orang dibanding dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin. Pengertian kemiskinan dilakukan dengan menggunakan tolok ukur. Tolok ukur yang umum dipakai adalah berdasarkan tingkatan pendapatan per waktu kerja (untuk Amerika Serikat digunakan ukuran setahun sebagai waktu kerja, sedangkan Indonesia ukuran waktu kerja sebulan yaitu sebesar Rp. 30.000,-/bulan pada tahun 1967/1977). Dalam kenyataannya, kemiskinan merupakan perwujudan dari hasil interaksi yang melibatkan hampir dari semua aspek yang dimiliki manusia dalam kehidupannya. Diantara aspek struktur sosial yang besar peranannya dalam menyebabkan kemiskinan yaitu ketidaksamaan kedudukan sosial yang merupakan sistem pelapisan sosial dan sistem pendistribusian kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat dan perbedaan sosial ini diperkuat oleh perbedaan asal daerah dan suku bangsa, ras, jenis kelamin, dan usia.

Kemiskinan di perkotaan merupakan masalah yang laten dan kompleks, implikasi sosial dan kebudayaannya bukan hanya melibatkan dan mewujudkan berbagai masalah di kota yang bersangkutan atau hanya menjadi masalah bagi orang miskin di kota yang bersangkutan, tetapi melibatkan juga masalah-masalah yang ada di pedesaan dan di kota-kota lainnya. Kedudukan kota dalam masyarakat suatu negara tersusun dalam suatu jaringan yang bertingkat-tingkat dan merupakan pusat-pusat penguasaan atau pendominasian bagi pengaturan kesejahteraan, kehidupan warga masyarakat negara.

Bagian yang terbawah dalam sistem pendominasian yang berupa jaringan yang bertingkat-tingkat adalah perdesaan. Sistem pendominasian itu membuat masyarakat desa berorientasi pada kota, bukan masyarakat kota yang berorientasi pada masyarakat desa. Proses orientasi pada kota, menyebabkan kota tumbuh menjadi semakin kompleks dan lebih maju dari pada desa. Dengan demikian alternatif-alternatif untuk memperoleh pekerjaan dari yang paling ”halus” sampai dengan yang paling ”kasar”, dari yang paling ”bersih” sampai dengan yang paling ”kotor”, dari yang paling ”bermoral” sampai dengan yang paling ”tidak bermoral” semuanya ada di kota. Sedangkan di daerah perdesaan yang penekanan sistem ekonominya pada bidang pertanian, menangkap ikan, dan meramu hasil hutan, lebih terbatas dalam pilihan alternatif-alternatif pekerjaan dari pada kota. Disinilah alasan yang mendorong terjadinya ”penyerbuan” kota yang dilakukan oleh warga desa guna merajut harapan dalam memperbaiki kesejahteraan hidup yang dirasakan hanya ada di kota. Justru kenyataan yang diterima sangat bertolak belakang dengan harapan yang telah diimpikan ketika akan berangkat dari desa, urbanisasi membuat (selain pusat ekonomi) menjadi pusat kepadatan penduduk, kriminalitas (premanisme), kemacetan, kekumuhan, dan kemiskinan di kota. Bukanlah suatu hal yang penting mencari siapa (desa atau kota) yang patut dipersalahkan, melainkan harus dicari jalan keluarnya.

2.4.2. Kemiskinan di Perdesaan: Warisan Penjajah[10]

Jauh sebelum Indonesia merdeka, masyarakat desa sudah bersentuhan dengan kekuatan besar yaitu penetrasi kekuatan kolonial Belanda terhadap Indonesia yang dimulai sejak permulaan abad ke-17 dengan didirikannya persekutuan dagang Hindia Belanda (dalam bahasa masyarakat desa Jawa sering disebut sebagai kumpeni) atau disebut pula sebagai VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie). Pada masa Gubernur Jenderal Daendels Indonesia dijadikan sebagai tempat transakasi dan penyedia barang-barang dagangan, semuanya bagi kepentingan negara induk yaitu Belanda yang pada saat itu berkuasa di Indonesia. Basis penyangga kepentingan dagang bagi VOC adalah perdesaan (terutama Jawa).

Setelah kekuasaan atas Indonesia beralih dari pemerintah Belanda ke Pemerintah Inggris pada tahun 1781, maka Gubernur Jenderal Raffles berkuasa di Indonesia. Warga desa yang menurut anggapan dan kebiasaan feodal sebagai pe-maro tanah raja-raja, oleh Raffles dianggap sebagai penyewa tanah (landrate) kepunyaan Pemerintah (Inggris yang berkuasa di Indonesia) sebagai yang paling berhak menggantikan kekuasaan tanah atas raja-raja. Landrate merupakan pajak petani yang paling berat, sehingga banyak petani-petani yang akhirnya menyewakan tanahnya kepada pemilik modal partikelir dengan tujuan untuk dapat memenuhi kewajiban membayar pajak kepada Raffles.

Pada tahun 1815 Raffles harus menyerahkan kembali kekuasaan kepada pemerintah Belanda, sehingga pimpinan negara jajahan beralih kepada Gubernur Jenderal van den Bosch. Masyarakat desa belumlah terbebas dari kesengsaraan dan kemelaratan, van den Bosh menetapkan sistem tanam paksa (cultuur stelsel), tanah dianggap sebagai milik raja yang telah jatuh ke tangan pemerintah Belanda, maka berhak untuk ditanami tanaman komoditas ekspor yang menguntungkan pemerintah Belanda seperti tebu, nila, kopi, teh dan cokelat. Masyarakat desa menjadi semakin sengsara, karena mereka harus bekerja yang dibebankan oleh sistem tanam paksa tanpa bayaran (heerentdienst). Kemelaratan dan bahaya kelaparan terjadi di sejumlah desa-desa seperti di Cirebon (1844) sedangkan di Demak (1848) dan Grobogan (1849) akibat kelaparan dan wabah penyakit, sebagian penduduk banyak meninggal dunia karena mati kelaparan dan terkena penyakit seperti busung lapar dan malaria.

Pada 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, sejenak terlintas harapan bahwa desa akan terlepas dari ketertinggalan, kemelaratan dan kemiskinan. Indonesia memasuki masa pemerintahan rezim orde lama. Presiden Soekarno mengambil kebijakan perlu adanya proses pengaturan dalam bidang pertanahan agar tanah tersebar merata kepada rakyat Indonesia tanpa adanya pemusatan kekayaan akan tanah, impelementasinya diwujudkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960. Pergantian pemerintahan dari orde lama menjadi orde baru pada tahun 1966 membawa Indonesia melupakan permasalahan tanah, dimana UUPA 1960 dipeti-eskan. Presiden Soeharto sebagai penguasa pada masa orde baru menganggap bahwa UUPA 1960 merupakan produk dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Sentralisasi yang didukung oleh kekuatan militer menjadikan desa sebagai komunitas yang lugu pada masa orde baru, pembangunan yang terjadi tidak berpihak kepada masyarakat desa walaupun judul program pembangunannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat desa. Bias utama dari pembangunan perdesaan adalah orientasi pada kemanan pangan terutama beras untuk mencapai swasembada beras. Desa-desa di Indonesia cenderung digunakan sebagai ”obyek” politik bagi orde baru guna melanggengkan kekuasaannya. Kesejahteraan masyarakat desa justru tidak terwujud dengan proses pembangunan perdesaan yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi, masyarakat desa hanya sebagai penerima pasif pembangunan.

Kemiskinan di desa sebenarnya sudah terbentuk sejak abad ke 17 pada masa penjajahan Belanda, dimana masyarakat menjadi miskin akibat penjajahan tersebut yang berlangsung selama 350 tahun. Secara struktural, masyarakat desa berada dalam posisi tidak berdaya mengahadapi tekanan kapitalisme dunia dan hal ini diperparah dengan paradigma pembangunan masa orde baru yang hanya menekankan pertumbuhan ekonomi tanpa melihat kesiapan masyarakat desa dalam menerima pembangunan. Seakan-akan pembangunan merupakan hal yang positif.

2.4.3. Perangkap Kemiskinan Perdesaan: Jebakan Perkotaan[11]

Kota memiliki prestise yang lebih tinggi jika dibanding dengan perdesaan, dimana identik dengan sarana-prasarana hidup yang lengkap seperti sekolah, rumah sakit (dokter praktek), rekreasi, pelayanan sosial, bank, fasilitas kerja, komunikasi, dan barang-barang konsumsi. Negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia, mulai dari para cendikiawan, golongan terpelajar, birokrat, teknokrat, orang asing, dan wartawan terpikat dengan kota atau bertempat tinggal di sana. Mereka adalah korban-korban dari jebakan kota meskipun dengan pilihan sendiri. Pemikiran ekonomi rasional memberi mereka pertimbangan dalam menentukan tempat tinggal dan tempat kerja atau lebih tepatnya tempat mengaktualisasikan diri sebagai makhluk sosial. Akses terhadap sumberdaya atau kemudahan-kemudahan dalam hidup serta kelengkapan hidup semuanya ada di kota, sehingga mereka cenderung untuk meninggalkan desa yang kurang ”menarik”. Akhirnya desa menjadi yang nomor dua, tertinggal dan dikesampingkan, kemiskinan di perdesaan menjadi sebuah kenyataan karena jebakan perotaan.

Mengkaji rumah tangga di perdesaan, memang ada kaitannya dengan posisi kota yang merupakan ”anak emas” pembangunan. Tapi, di sisi lain perlu kita melihat keadaan sistem sosial perdesaan yang menyebabkan mereka menjadi miskin. Terlihat ada sebuah lingkaran setan yang menjadi sebuah perangkap dan menyebabkan masyarakat desa berada dalam kesengsaraan yang terdiri dari beberapa faktor, yaitu kemiskinan, isolasi, ketidakberdayaan, kerawanan, dan kelemahan fisik (lihat Gambar 2).

Gambar. 2. Lingkaran Setan Perangkap Kemiskinan di Perdesaan.

Kemiskinan, merupakan faktor yang paling menentukan dibanding faktor-faktor lainnya. Kemiskinan mengakibatkan kelemahan jasmani karena kekurangan makan, yang pada gilirannya menghasilakn ukuran tubuh yang kecil, kekurangan gizi dan menjadikan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit menjadi rendah, padahal tidak ada uang untuk berobat ke rumah sakit (terlebih-lebih di desa sarana kesehatan tidak lengkap seperti di kota). Mereka menjadi orang yang tidak memiliki kekayaan, kehilangan kesejahteraan dan mempunyai kedudukan yang rendah; orang miskin tidak memiliki suara dalam bidang sosial, ekonomi, politik yang akhirnya menyingkirkan si miskin dari kehidupan di bumi ini.

Kelemahan fisik, tubuh yang lemah dapat membuat orang tersisih karena tidak kuat untuk mengikuti suatu ”pertemuan”, sehingga kehilangan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat. Tingkat produktivitasnya tenaga kerja rendah dan tidak mampu menggarap lahan yang luas, diakaitkan dengan upah/ penghasilan/ gaji maka akan jumlahnya rendah bahan tidak tidak cukup untuk membiayai hidupnya sendiri apalagi sudah berkeluarga.

Isolasi, tidak berpendidikan karena bertempat tinggal yang jauh dari sekolahan, bantuan pemerintah tidak sampai pada mereka serta menutup kemungkinan untuk masuk dalam daftar menerima kredit bergulir. Rumah tangga yang hidup terpencil dan terisolasi, mempersulit akses mereka terhadap sumberdaya yang ada, sehingga selalu tertinggal atau ketinggalan dari yang tidak terisolasi. Pada tatanan politik isolasi berarti kurang hubungan dengan para pemimpin politik atau bantuan hukum serta tidak tahu apa yang dilakukan oleh penguasa.

Kerawanan, faktor ini berkaitan dengan kemiskinan karena orang terpaksa menjual atau menggadaikan kekayaan akibat hidup yang serba kekurangan sampai nantinya kekayaan yang dimiliki habis; berkaitan dengan kelemahan jasmani untuk menangani keadaan darurat; waktu dan tenaga ditukarkan dengan uang; kaitannya dengan keterpencilan adalah menjauhkan diri/ berupa sikap menyingkirkan diri baik secara fisik (menyingkir ke tempat yang lebih jauh) ataupun secara sosial (menjauhi pergaulan dengan orang lain) akibat guncangan mendadak serta kaitannya dengan ketidakberdayaan adalah ketergantungannya terhadap majikan atau orang yang dijadikan gantungan hidupnya.

Ketidakberdayaan, seringkali terbatas atau tidak mempunyai akses dan kontrol terhadap pengambilan keputusan. Memiliki kecenderungan disubordinasi oleh patron (penguasa) atau tuan tanah, serta memiliki ketidakmampuan untuk menuntut upah yang layak sesuai dengan pekerjaannya. Bahkan orang yang tidak berdaya tidak mampu membuat keputusan akan hidupnya sendiri, apakah ”hidup atau mati”.

2.4.4. Perkembangan Kemiskinan di Indonesia (1976-2007)[12]

Jumlah penduduk miskin pada tahun 1976 sekitar 54,2 juta jiwa. Angka ini pada tahun 1980 berkurang hingga menjadi sekitar 42,3 juta jiwa, atau berkurang sekitar 21,95 persen dari tahun 1976. Pada tahun 1990 jumlah penduduk miskin berkurang hingga menjadi sekitar 27,2 juta jiwa, atau berkurang sekitar 35,69 persen dari tahun 1980. Pada tahun 1996 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan hingga mencapai sekitar 34,5 juta jiwa. Dibandingkan dengan tahun 1990, angka ini meningkat sekitar 23,76 persen. Secara komparatif, jumlah penduduk miskin tahun 1996 hampir mendekati jumlah penduduk miskin tahun 1984. Pada tahun 1998 jumlah penduduk miskin terus meningkat hingga menjadi sekitar 49,5 juta jiwa. Dibandingkan dengan tahun 1996, angka ini meningkat sekitar 30,3 persen. Tingginya peningkatan jumlah penduduk miskin pada tahun 1998 merupakan dampak kumulatif dari krisis ekonomi dan krisis politik yang terjadi di Indonesia. Jumlah penduduk pada tahun 1999 kembali menurun hingga menjadi sekitar 47,9 juta jiwa. Angka ini menurun sekitar 3,23 persen dibandingkan dengan tahun 1998. Pada tahun 2001 jumlah penduduk miskin menurun hingga menjadi sekitar 37,9 juta jiwa. Dibandingkan dengan tahun 1999, angka ini menurun sekitar 20,87 persen. Namun, pada tahun 2002 jumlah penduduk miskin kembali meningkat hingga menjadi sekitar 38,4 juta jiwa. Sementara, pada tahun 2004 jumlah penduduk miskin menurun hingga menjadi sekitar 36,15 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2005 sebesar 35,10 juta jiwa turun sebesar 1,05 juta jiwa. Pada tahun 2006 jumlahnya kembali bertambah menjadi 39,30 juta jiwa, dan di tahun 2007 ini mengalami penurunan sebesar 2,13 juta yaitu menjadi sebesar 37,17 juta jiwa (lihat Tabel 2).

Tabel 2. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia 1976-2007

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin
No	Tahun	Perkotaan (Juta Jiwa)	Perdesaan (Juta Jiwa)	Total (Juta Jiwa)
1	1976	10	44,20	54,20
2	1978	8,30	38,90	47,20
3	1980	9,50	32,80	42,30
4	1981	9,30	31,30	40,60
5	1984	9,30	25,70	35
6	1987	9,70	20,30	30
7	1990	9,40	17,80	27,20
8	1993	8,70	17,20	25,90
9	1996	9,60	24,90	34,50
10	1998	17,60	31,90	49,50
11	1999	15,60	32,30	47,90
12	2000	12,30	26,40	38,70
13	2001	8,60	29,30	37,90
14	2002	13,30	25,10	38,40
15	2003	12,30	25,10	37,40
16	2004	11,37	24,78	36,15
17	2005	12,40	22,70	35,10
18	2006	14,49	24,83	39,30
19	2007	13,56	23,61	37,17

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan, Buku 1: Provinsi; Badan Pusat Statistik, Jakarta, Tahun 2002, 2003, dan 2004. Di dalam Kemiskinan di Indonesia: Perkembangan Data dan Informasi Mutakhir; Berita Resmi Statistik tahun 2006 dan 2007.

2.4.5. Cara Memandang Kemiskinan di Indonesia[13]

Kemiskinan dipandang sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Cara pandang kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar terdiri dari hak-hak yang dipahami masyarakat miskin sebagai hak mereka untuk dapat menikmati kehidupan yang bermartabat dan hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak dasar yang diakui secara umum antara lain terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Hak-hak dasar tidak berdiri sendiri tetapi saling mempengaruhi satu sama lain sehingga tidak terpenuhinya satu hak dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya.

Dengan diakuinya konsep kemiskinan berbasis hak, maka kemiskinan dipandang sebagai suatu peristiwa penolakan atau pelanggaran hak dan tidak terpenuhinya hak. Kemiskinan juga dipandang sebagai proses perampasan atas daya rakyat miskin. Konsep ini memberikan pengakuan bahwa orang miskin terpaksa menjalani kemiskinan dan seringkali mengalami pelanggaran hak yang dapat merendahkan martabatnya sebagai manusia. Oleh karena itu, konsep ini memberikan penegasan terhadap kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin. Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multidimensi dan tidak dapat secara mudah dilihat dari suatu angka absolut. Luasnya wilayah dan beragamnya budaya masyarakat menyebabkan kondisi dan permasalahan kemiskinan di Indonesia menjadi sangat beragam dengan sifat-sifat lokal yang kuat dan pengalaman kemiskinan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki.

Ada perbedaan kemiskinan dari segi wilayah, kemiskinan di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda. Menurut data BPS, lebih dari 70% penduduk miskin berada di Jawa dan Bali karena lebih dari 60% penduduk Indonesia tinggal di kawasan ini. Kesenjangan antarwilayah juga tercermin dari tingkat pendapatan dan pemenuhan berbagai hak dasar. BPS mencatat bahwa pada tahun 2004 angka kemiskinan di DKI Jakarta hanya sekitar 3,18%, sedangkan di Papua sekitar, 38,69%. Penduduk di Jakarta rata-rata bersekolah selama 9,7 tahun, sedangkan penduduk di NTB rata-rata hanya sekolah selama 5,8 tahun. Hanya sekitar 30% penduduk Jakarta yang tidak mempunyai akses terhadap air yang bersih dan aman, tetapi di Kalimantan Barat lebih dari 70% penduduk tidak mempunyai akses terhadap air yang bersih dan aman. Dari persebaran wilayah penduduk miskin di Indonesia masih terpusat di perdesaan. Data Susenas 2004 menunjukkan bahwa penduduk miskin di perdesaan diperkirakan 69%, dan sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Jumlah petani gurem dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 ha dipekirakan sekitar 56,5% (Sensus Pertanian, 2003). Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di perdesaan cenderung lebih tinggi dari perkotaan. Masyarakat miskin perdesaan dihadapkan pada masalah rendahnya mutu sumberdaya manusia, terbatasnya pemilikan lahan, banyaknya rumahtangga yang tidak memiliki asset, terbatasnya alternatif lapangan kerja, belum tercukupinya pelayanan publik, degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, lemahnya kelembagaan dan organisasi masyarakat, dan ketidakberdayaan dalam menentukan harga produk yang dihasilkan.

Masyarakat miskin di kawasan pesisir dan kawasan tertinggal menghadapi permasalahan yang sangat khusus. Mereka umumnya menggantungkan hidup dari pemanfaatan sumberdaya laut dan pantai yang membutuhkan investasi besar, sangat bergantung musim, dan rentan terhadap polusi dan perusakan lingkungan pesisir. Mereka hanya mampu bekerja sebagai nelayan kecil, buruh nelayan, pengolah ikan skala kecil dan pedagang kecil karena memiliki kemampuan investasi yang sangat kecil. Nelayan kecil hanya mampu memanfaatkan sumberdaya di daerah pesisir dengan hasil tangkapan yang cenderung terus menurun akibat persaingan dengan kapal besar dan penurunan mutu sumberdaya pantai. Hasil tangkapan juga mudah rusak sehingga melemahkan posisi tawar mereka dalam transaksi penjualan. Di samping itu, pola hubungan eksploitatif antara pemilik modal dengan buruh dan nelayan, serta usaha nelayan yang bersifat musiman dan tidak menentu menyebabkan masyarakat miskin di kawasan pesisir cenderung sulit untuk keluar dari jerat kemiskinan dan belitan utang pedagang atau pemilik kapal (Toke).

2.5. Tafsir Pembangunan: Sebuah Penelusuran Ideologi[14]

Makna pembangunan yang hakiki merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris development, secara harfiah memiliki arti ”menjadikan lebih baik”, atau ”general improvement in the standard of living”. Dari batasan yang tampak sederhana kemudian berkembang menjadi konsep yang diperdebatkan, sepanjang paruh abad ke-20 konsep pembangunan terus-menerus dimaknai ulang, diukur, dikritik, disempurnakan, dan dibuat konsep tandingannya (anti tesis). Pembangunan merupakan konsep yang lahir dari Amerika Serikat, untuk digunakan di negara-negara dunia ketiga. Konsep ilmiahnya telah bercampur dengan konsep ekonomi dan politik. Konsep pembangunan dalam makna keilmuan pertama kali lahir dari Ilmu Biologi yaitu Teori Evolusi yang digagas oleh Darwin. Oleh karena itu, salah satu pengertian pembangunan (development) disamakan dengan evolusi (evolution), artinya ”a progression from a simple from to a more complex one”. Dari Ilmu Biologi yang memperhatikan sebuah organisme ini, kemudian dikembangkan untuk mempelajari sebuah masyarakat. Sehingga masyarakat yang disebut mengalami pembangunan adalah masyarakat yang berkembang dari kesederhanaan menjadi terdiferensiasi dan kompleks dalam segala aspek kehidupannya.[15]

Gagasan pembangunan dalam arti ekonomi-politik, mulai muncul pada tanggal 20 Januari 1949, saat Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman, mengumumkan kebijakan luar negerinya untuk menjawab penolakan negara-negara dunia ketiga terhadap kapitalisme dan sekaligus jawaban ideologis terhadap Uni Soviet. Terlihat, bahwa pembangunan dilontarkan sebagai upaya Amerika Serikat untuk menghadapi perang dingin, yaitu membendung sosialisme dan komunisme di Dunia Ketiga. Ketika perang dingin usai, maka pembangunan pun seharusnya usai dengan sendirinya, namun, faktanya gagasan pembangunan bersama-sama dengan modernisasi menjadi pilar utama kebijakan bantuan dan politik luar negeri Amerika Serikat yang dipayungi oleh Foreign Assistance Act of 1966. Salah satu bentuk tanggung jawab pembangunan yang diusung Amerika Serikat adalah Program Marshall Plan dengan menyebarkan banyak bantuan ke negara-negara sedang berkembang. Fenomena bantuan lahir sejalan dengan berkembangnya era pembangunan di dunia yang menggejala semenjak berakhirnya Perang Dunia II. Bagi negara-negara Eropa, bantuan tersebut merupakan kelanjutan pengaruhnya terhadap negara-negara yang menjadi koloninya, sebagai bentuk tanggung jawab moral.

Sesuai dengan konfigurasi di dunia keilmuan, maka dikenal pula dua mahzab utama pembangunan yaitu mahzab kapitalis dan mahzab sosialis. Kaum developmentalis yakin bahwa negara maju yang kapitalis adalah bentuk ideal dari sistem dan struktur masyarakat yang demokratis. Pembangunan ekonomi merupakan syarat demokrasi, industrialisasi akan melahirkan kekayaan dan kesenangan, maka kemudian orang akan mau berpartisipasi dalam politik dan sebagai muaranya adalah kebebasan domokrasi. Pembangunan bermakna sebagai industrialisasi yaitu pergeseran aktivitas produksi dari semula dominan bidang pertanian dan produksi bahan mentah, ke aktivitas industri.

Berkembangnya konsep pembangunan menjadi Teori Pembangunan, dibangun melalui uapaya kalangan ilmuwan. Beberapa diantaranya adalah Rostow, McClelland, dan Inkeles. Selain ilmuwan, pemakaian Teori Pembangunan pada tingkat negara telah menjadi sebuah ideologi (pembangunanisme), hal semakin diperkuat oleh hasil kerja sama yang padu antara birokrat, teknokrat, intelektual di perguruan tinggi dan lembaga non pemerintah dengan menggunakan jaringan lembaga dana (donor), universitas, lembaga riset (pusat studi), dan badan perencanaan pembangunan. Pembahasan awal Teori Pembangunan adalah tentang Teori Pertumbuhan yang merupakan pandangan kaum ekonomi ortodoks yang melihat pembangunan semata sebagai pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan standar kehidupan yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam pandangan ini indikator pembangunan dilihat dari tingkat urbanisasi, melek huruf, sirkulasi surat kabar dalam masyarakat, demokrasi politik dari sistem multi partai dan penggantian pemerintah secara teratur dalam pemilu, kebebasan berusaha, sekulerisasi[16], tingkat mobilitas sosial, differensiasi mata pencaharian, perkembangan organisasi sukarela, serta badan peradilan yang independen.

Kalangan pengkritik[17] berpandapat bahwa pembangunan hanyalah bungkus baru dari kapitalisme dan merupakan manifestasi dari modernisasi. Bahkan pembangunan menjadi tidak netral dan bermuatan ideologi yang di bawa Amerika Serikat. Investasi padat modal, berupa modal asing serta tenaga ahli asing (konsultan asing) dan teknologi dari Negara Barat akan menimbulkan ketergantungan terhadap modal dan teknologi, sehingga melahirkan Teori Ketergantungan.

Setelah tiga dasawarsa, pembangunan (pertumbuhan ekonomi dan modernisasi) mulai menunjukkan kegagalannya. Reaksi dari para ilmuwan (khususnya ilmuwan yang anti-modernisasi seperti Frank dan Cardoso) mengkritik bahwa pembangunan menyebabkan ketergantungan negara Dunia Ketiga terhadap negara maju. Konsep trickle down effect ternyata tidak berjalan, sehingga timbullah ketimpangan dan kemiskinan. Teori ketergantungan cenderung radikal, dimana negara-negara Dunia Ketiga disarankan untuk melepaskan diri, melakukan revolusi sosial, dan menganut sistem politik dengan model pembangunan yang berdiri sendiri (self-reliance model). Menurut Frank, bahwa keterbelakangan (development of underdevelopment) bukan sesuatu yang alami, namun tercipta dari sejarah panjang dominasi kolonial, karena menerapkan model satelit-metropolis. Sejajar dengan Frank, Cardoso mempelopori konsep ”Depencia” yang muncul pada tahun 1970-an. Dua ketergantungan utama yang tampak adalah ketergantungan teknologi dan kapital. Dalam relasi kerjasama yang sifatnya eksploitatif tersebut, yang untung hanya elit bisnis dan politik. Karena itulah perlu adanya pembebasan dari modernisasi.

Dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dari pembangunan (terutama di Indonesia) adalah ideologi pembangunan yang kita anut sampai sekarang adalah ”a narrow Western capitalist ideology of development” yang sempit. Pembangunan dimaknai sebagai perkembangan ekonomi an sich, artinya produksi barang dan jasa dari masyarakat, dengan indikator pendapatan, GNP, dan GDP masih berupa means, belum menjadi aims untuk mewujudkan pembangunan yang sejati.

Sudah jelas pembangunanisme menggunakan ideologi barat (Amerika Serikat). Meskipun banyak dikritik, namun pembangunanisme masih merupakan hal yang dipakai sampai saat ini. Pemerintah Republik Indonesia masih mempercayai bahwa melalui pembangunan dengan pola seperti sekarang ini, akan membawa masyarakat Indonesia menuju kesejahteraan hidup. Kesepakatan baru pun telah dihasilkan di New York pada bulan September tahun 2000 yaitu dalam acara millenium development summit yang membicarakan arah dan strategi pembangunan global untuk abad 21, yang kemudian direkam menjadi Millenium Development Goals (MDGs). Indonesia termasuk negara yang melaksanakan konsep MDGs yang buat di bawah ”payung” PBB.

2.6. Masalah-Masalah Pembangunan di Indonesia

2.6.1. Kebijakan Pembangunan Ternoda Neoliberalisme[18]

Penanggulangan kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional, hal tersebut dituangkan ke dalam Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK). Pemikiran yang menyamakan proses pembangunan dengan kapitalisme itu sendiri biasa disebut sebagai neoliberalisme, selama ini kebijakan penanggulangan kemiskinan ternodai pemikiran neoliberalisme, bahwa individu dan kelompok telah memiliki “modalnya” sendiri untuk mendapatkan akses terhadap program kredit bergulir. Penyediaan akses ditengarai hanya termanfaatkan golongan hampir miskin, karena golongan miskin tidak mempunyai modal. Kredit program hanya diberikan untuk "penduduk miskin" yang berpengalaman dagang. Evaluasi penanggulangan kemiskinan struktural perlu membanding antarlapisan masyarakat. Tanpa kesadaran akan masalah kesenjangan tersebut, masih dapatkah kebijakan penanggulangan kemiskinan memberdayakan penduduk miskin, sekaligus menciptakan solidaritas dari golongan berpunya (kaya).

Paham neoliberalisme beranggapan bahwa pembangunan dipandang sebagai proses imanen di dalam kapitalisme. Pembangunan hendak menghilangkan halangan kapitalisme, yaitu tradisi, monopoli, dan penguasaan oleh negara. Peran pemerintah sangat dibatasi, terutama sebagai regulator dan penjaga keamanan. Akan tetapi bersamaan dengan itu kembali muncul peluang intervensi pasar, karena pemerintah merupakan elemen di luar pasar itu sendiri. Agen-agen pembangunan berupa enterprener (wiraswasta, enterpreneur) secara perseorangan.

2.6.2. Pembangunan Ekonomi: Masalah Kebudayaan[19]

Apabila kita meninjau kedudukan Indonesia di dunia internasional, maka terlihatlah bahwa pada tingkat kehidupan ekonomi sekarang nasib kita sebagai bangsa untuk sebagian besar masih ditentukan sebagai obyek oleh faktor-faktor di luar kekuasaan kita. Selama demikian halnya, maka asas menentukan nasib sendiri sebagai bangsa yang merdeka hanyalah sebuah kehampaan belaka. Memang untuk beberapa waktu mungkin untuk memperkuat kedudukan dan melindungi kepentingan bangsa dengan berbagai tindakan politik, akan tetapi hasil-hasilnya sangat terbatas dan hanya bersifat sementara. Dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerintah berusaha mempertahankan stabilitas politik melalui kekuatan militer. Spontan, ini membuat keadaan negara menjadi aman, namun lebih karena kebungkaman suara-suara kritis rakyat dalam proses pembangunan.

Hasil-hasil pembangunan ekonomi hingga kini belum merupakan sesuatu yang memupuk kepercayaan diri kita sendiri. Seolah-olah rencana-rencana pembangunan ekonomi dari pemerintah tidak merupakan suatu barang yang hidup di dalam dan untuk masyarakat sebagai suatu kebulatan. Pembangunan ekonomi juga berjalan sendiri-sendiri, dimana setiap kementerian dan departemen di lingkungan pemerintah Indonesia membuat suatu program yang tidak saling menopang satu sama lain justru yang terjadi adalah ”bersaing anggaran”.

Pembangunan ekonomi melupakan manusia itu sendiri sebagai pemilik kebudayaan dan condong kepada modernisasi sebagai salah satu indikator kemajuan ekonomi suatu negara. Padahal, pembangunan ekonomi itu seharusnya merupakan penjelmaan suatu pergerakan rakyat yang dibimbing secara sadar oleh pemerintah. Namun yang terjadi justru kebudayaan pembangunan ekonomi berusaha masuk dan mengganti kebudayaan rakyat agar menjadi modern dalam hidupnya. Disinilah letak permasalahan itu, ketidak sejajaran dan terkesan dipaksakan untuk masuk ke dalam tubuh rakyat. Ujung-ujungnya rakyat hanya menjadi obyek dari kebudayaan pembangunan ekonomi, tanpa memiliki kemampuan untuk ikut menentukan bagaimana kelanjutannya. Seharusnya manusia dipandang secara kodratnya sebagai makhluk yang berbudaya, proses humanisasi mutlak dalam pembangunan untuk menghargai dimensi manusia (makhluk yang memiliki kebudayaan) sebagai subyek pembangunan, karena kebudayaan adalah penjelamaan manusia dalam pengahadapannya dengan lingkungan alam dan sosialnya (dimana dia hidup) dan dalam pengahadapannya dengan waktu, peluang (pilihan), kesinambungan dan perubahan sosial.

2.6.3. Struktural Utang Luar Negeri[20]

Sampai saat ini pembangunan di Indonesia masih diterjemahkan ke dalam bentuk proyek-proyek (Cernea, 1998) mulai dari pembangunan jembatan hingga pelayananan hukum. Proyek dipilih sebagai pola pembangunan desa kerena masih sejalan dengan penyertaan utang luar negeri yang mewajibkan berwujud proyek insidental,[21] bukan pendanaan bagi kebutuhan reguler semacam gaji birokrat. Selain itu proyek dijadikan bahan korupsi aparat pemerintah guna menutupi kekurangan gajinya (Filmer dan Lindauer, 2001). Akibatnya kemiskinan penduduk sulit di atasi sementara kesenjangan ekonomi antara lapisan atas dan bawah tetap berlangsung (Agusta, 2001).

Bantuan tidak lagi bermakna pemberian (karitas), namun menjadi alat pendidikan atau penekan agar orang miskin menyesuaikan dengan tuntutan pemberi bantuan. Disinilah utang luar negeri mendapatkan konteksnya, dimana utang luar negeri diberikan untuk meningkatkan stagnasi ekonomi negara donor sendiri (Gronemeyer, 1992). Sekaligus mungkin terdapat tujuan untuk menolong negara miskin, tetapi sifat menolong sulit dilaksanakan secara murni. Hal ini disebabkan utang tersebut dikaitkan erat dengan dorongan kuat untuk membentuk pasar bebas internasional bagi pemasaran barang dan jasa negara donor kepada negara miskin, serta upaya menjaga struktur pasar dari penyusupan ideologi komunisme atau entitas anti pasar bebas.

Alih-alih memprioritaskan negara miskin, yang terjadi utang disalurkan kepada negara yang memiliki prospek ekonomi, memiliki kemampuan untuk membayar utang, dan di masa mendatang dapat menjadi pasar bagi industri Barat. Dengan demikian sulit untuk membentuk pasar lokal yang mampu menyerap hasil industri dalam negeri, oleh karena sebagian besar bantuan luar negeri berbentuk utang dari pada hibah, maka terjadi peningkatan utang oleh negara sedang berkembang. Terdapat proporsi yang besar pula dari utang luar negeri untuk membayar konsultasi (tenaga ahli/konsultan) dari negara donor. Utang luar negeri ini juga meningkatkan ketergantungan negara sedang berkembang ketika digunakan untuk membeli barang-barang dari negara donor, misalnya teknologi untuk menjalankan suatu proyek.

Donor dalam memberikan utang kepada negara miskin (sedang berkembang) sering mempersyaratkan kondisi ekonomi tertentu agar suatu negara memperoleh utang, misalnya kontrol inflasi, devaluasi, pemberian insentif kepada peruahaan multinasional. Walaupun mungkin hal ini menguntungkan negara penerima utang dalam jangka dekat, namun lazimnya dalam jangka panjang ekonomi negara penerima utang semakin tergantung kepada modal luar negeri.

Dari fakta tersebut struktur ketergantungan dirumuskan sebagai hubungan hubungan ketika beberapa negara pusat yang dominan dapat berkembang dan memiliki otonomi dalam pembangunan, sementara negara pinggiran yang tergantung mungkin dapat melakukan hal serupa walaupun kenyataannya sekedar refleksi perkembangan negara pusat (Frank, 1984; Santos, 1970). Terdapat tiga batasan struktural upaya pembangunan di negara pinggiran. Pertama, pembangunan yang biasanya diorientasikan kepada industrialisasi tergantung kepada kemampuan sektor, karena hanya dengan eksporlah negara pinggiran dapat memperoleh devisa yang berguna untuk membeli produk teknologi industri. Kedua, akibat ketergantungan pada perolehan devisa, pembangunan negara pinggiran menjadi tergantung kepada fluktuasi neraca pembayaran internasional yang cenderung defisit, karena monopoli ketat pasar internasional dimana produk barang mentah dihargai lebih rendah daripada barang industri, terdapat pergantian produk primer dengan produk sintesis, serta banyak keuntungan yang kembali ke negara maju melalui biaya transportasi, pembayaran royalti, atau biaya bantuan teknis. Ketiga, defisit dapat juga timbul sebagai akibat lanjutan dari dua faktor sebelumnya, yaitu kebutuhan pembiayaan modal asing, berupa bantuan dan utang modal untuk menutupi defisit dan membiayai lebih lanjut proyek-proyek industrialisasinya. Dengan demikian suatu ketika dapat muncul pembangunan dan ketergantungan secara bersamaan, yaitu muncul pembangunan sertaan walaupun pada dasarnya tetap merupakan ekonomi tergantung (Cardoso, 1982).

Terdapat dua tipe pola intervensi proyek-proyek pembangunan perdesaan negara pinggiran (Long, 1977). Pertama, pendekatan pertumbuhan yang bertujuan melaksanakan pembangunan desa di dalam sistem produksi penduduk desa, serta sekaligus meningkatkan kesenjangan antara lapisan atas dan lapisan bawah, juga antara desa kota. Kedua, pendekatan transformasi yang bertujuan menyusun keberadaan bentuk-bentuk baru organisasi sosial dan struktur pertanian, serta memutus secara radikal sistem pertanian menurut skala operasi, teknik produksi, dan struktur sosio-legal. Hal ini mungkin dilakukan dengan reforma agraria, karena tanpa reforma agraria mustahil kehidupan akan tertata dengan baik dan adil terhadap pemanfaatan sumber-sumber agraria, khususnya tanah sebagai aset rakyat untuk melanjutkan hidupnya di muka bumi ini. Dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang menghimpit bangsa Indonesia berasal dari ketidakberdayaan terhadap struktural utang luar negeri yang bias pada kepentingan Barat.

2.6.4. Kesenjangan Sosial, Ekonomi dan Politik Dalam Negeri[22]

Kesenjangan sosial, lebarnya jurang antara kaya dan miskin apabila tidak diatasi secepat mungkin, niscaya akan terjadi ledakan sosial, kerusuhan, keonaran dan chaos, sayangnya hal ini hanya diucapkan secara lisan oleh pemerintah. Sebaliknya, ketika ada yang mengingatkan tajamnya kesenjangan antara kekayaan dan pola serta gaya hidup orang-orang kaya dan rakyat miskin di belakang hotel-hotel mewah di Jakarta (kota-kota besar), justru ada anggapan supaya jangan berbicara tentang pemerataan terlebih dahulu apabila produk domestik bruto masih rendah. Pasalnya, kalau secara agregat masih miskin dan sudah berpikir tentang pemerataan, maka yang diratakan adalah kemiskinannya. Ketika pendapatan nasional perkapita melampaui 1.000 dolar Amerika Serikat, banyak pikiran, gagasan, dan program pemertaan dilontarkan. Tetapi, sayangnya terlambat, karena proses pemupukan kekayaan oleh sekelompok kecil orang berlangsung terlampau lama, sehingga sebelum proses pembagian ”kue” (pemerataan kesejahteraan), Indonesia belum siap mengatur secara tertib melalui mekanisme pengurusan negara yang ”konstitusional”, rakyat sudah tidak kuat lagi menahan dan sudah tidak sabar lagi.

Pada tahun 1999, nilai rupiah merosot menjadi sangat rendah, dimana pendapatan nasional per kapita menjadi sekitar 300 dolar Amerika Serikat, yang mungkin pada tahun-tahun yang akan datang menurun lagi. Bagaimana strateginya untuk mengatasinya?, Apakah kita akan mengulang kesalahan lama, dimana dengan membentuk kelompok elit baru yang terdiri atas sedikit orang yang menjadi lokomotif pembangunan. Kita harus memikirkan strategi yang baru, ada dua hal yaitu, pertama, hal utama yang kita lakukan adalah menjaga stabilitas politik negara, mengingat pada rentang 1998-1999 di Indonesia terjadi penjarahan besar-besaran, anehnya yang menjarah tidak sadar bahwa yang mereka ambil bukan haknya, meskipun yang mereka jarah adalah pengusaha/ pedagang kaya raya. Iklim ini membuat investasi lemah, rupiah berfluktuasi, dan ekonomi berada dalam guncangan yang dahsyat. Jelas, bahwa perkara ekonomi berhubungan dengan perkara politik dan gejolak sosial yang terjadi. Kedua, sebagian besar pembangunan yang kita lihat dibiayai oleh utang luar negeri (dalam satuan dolar Amerika Serikat bukan rupiah). Bahkan nilai dolar sekarang terus naik mencapai level tertinggi yaitu empat kali lipat dari rupiah. Jelas, kita harus melepaskan diri dari hutang luar negeri secara bertahap dan pasti.

2.6.5. Kependudukan, Lahan dan Pangan[23]

Luas lahan di suatu daerah tidaklah bertambah, maka dengan meningkatnya jumlah penduduk, rasio manusia-lahan menjadi semakin besar, sekalipun pemanfaatannya setiap jengkal lahan dipengaruhi oleh perkembangan kebudayaan suatu masyarakat. Rasio manusia lahan adalah perbandingan antara jumlah orang dan luas lahan di suatu daerah. Dalam hubungan ini konsep kuantitatif yang mendapat penggunannya secara meluas adalah kepadatan penduduk. Hal ini terutama karena untuk mengoperasikan konsep kepadatan penduduk secara umum hanya diperlukan data luas wilayah dan jumlah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah bersangkutan. Kepadatan penduduk dapat didefinisikan sebagai jumlah orang per satuan luas lahan (per km, per mil²) di suatu daerah. Sebagai contoh di Jawa dengan luas wilayah 132.187 km², pada tahun 1971 kepadatan penduduk sebesar 565 jiwa/km², tahun 1980 sebesar 690 jiwa/ km², dan pada tahun 1990 sebesar 814 jiwa/km². Hal ini menunjukkan bahwa jumlah lahan (luas wilayah) cenderung untuk tetap, akan tetapi jumlah penduduk terus bertambah sehingga timbullah suatu fenomena yang disebut sebagai kepadatan penduduk. Namun sangat disayangkan, di satu sisi ada pulau yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi, dan sisi yang lain ada pulau yang tingakat kepadatan penduduknya rendah seperti Kalimantan, dengan luas sebesar 539.460 km²dimana pada tahun 1971 kepadatan penduduknya hanya sebesar 38 jiwa/ km², tahun 1980 sebesar 59 jiwa/ km², dan pada tahun 1990 sebesar 77 jiwa/km². Perlu diadakannya penyebaran penduduk secara merata ke setiap pulau yang ada di Indonesia agar kepadatan penduduk juga tersebar merata, yaitu melalui transmigrasi (perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah yang lain, dalam artian dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang sedikit penduduknya). Sejumlah upaya-upaya transmigrasi tentunya dengan memperhatikan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.

Hubungan antara penduduk dan pangan dibicarakan pertama kali secara sistematis oleh Malthus sekitar abad ke-19, hal tersebut dinyatakan secara ilmiah bahwa penduduk mempunyai tendensi untuk berkembang lebih cepat daripada pangan. Dampaknya adalah bahaya kelaparan yang berujung pada kematian karena kekurangan pangan. Bangsa-bangsa di dunia sepakat berusaha untuk mengatasi kelaparan massal dan penyakit malnutrisi. Usaha dari banyak negara di dunia untuk menyediakan pangan bagi penduduk mereka adalah dengan lebih giat melakukan pembangunan dan modernisasi pertanian. Usaha ini dilakukan melalui perluasan tanah yang ada (ekstensifikasi) maupun meningkatkan produksi per hektarnya (intensifikasi). Di Indonesia, selain itu terdapat pula usaha-usaha rehabilitasi, misalnya perbaikan lahan kritis dan yang kurang cocok untuk pertanian, diversifikasi dalam bentuk penganekaragaman tanaman dan hasil produksi pertanian. Pupuk buatan, bibit unggul, pestisida, dan beragam teknologi pertanian moderen. Hal ini ditandai dengan lahirnya revolusi hijau pada pertengahan tahun 1960-an. Indonesia tercatat baru pada tahun 1968-1969 sebagai peserta revolusi hijau dengan luas areal 198.000 hektar pada tahun 1972-1973 menjadi 1.521.000 hektar, meskipun sesungguhnya Indonesia telah memulainya sekitar tahun 1964-1965. Pada tahun 1973 produksi padi dengan Bimas telah mencapai 52 kuintal per hektar dan dengan Inmas 40 kuintal per hektar. Upaya peningkatan produksi padi per hektar terus berlanjut dengan program-program seperti Insus (Intensifikasi Khusus) dan Supra-Insus.

Di Indonesia, pengetahuan mengenai seberapa banyak dan seberapa luas terjadinya peristiwa kelaparan di masa lampau masih terbatas. Disamping kelaparan setempat yang terjadi akibat kegalalan panen, mungkin dibeberapa daerah di Indonesia terdapat masalah kekuarangan pangan kronis yang ternyata dari relatif rendahnya konsumsi kalori dan protein. Walaupun memang pada tahun 1984 Indonesia berhasil mencapai swasembada beras berkat revolusi hijau, namun hal tersebut tidaklah berlangsung lama sampai tahun 1990-an, Revolusi hijau yang terjadi adalah bias Indonesia dalam (Jawa) dan fokus pada produksi padi sawah.

2.6.6. Reforma Agraria ”Dianak-Tirikan”[24]

Apakah Indonesia mampu melakukan pembangunan tanpa terlebih dahulu melakukan reforma agraria?, hal tersebut merupakan sebuah pertanyaan besar yang menjadi pecut bagi bangsa Indonesia yang selama 62 tahun telah merdeka dari cengkraman penjajah kolonial namun belum mampu melepaskan diri dari bentuk “penjajahan” yang bernama kemiskinan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh kaum petani “lapar tanah”. Pembangunan yang seakan-seakan sebagai proses yang positif, justru perlu dipertanyakan kembali ”roh” dan fitrah dari pembangunan itu sendiri. Masih banyak rakyat yang “lapar tanah” dan kasus sengketa tanah pun bergelimangan di bumi ibu pertiwi.

Struktur penguasaan tanah usaha tani tanaman pangan sangat timpang. Dari hasil Sensus Pertanian 1993, terdapat gambaran bahwa di satu sisi 43% dari jumlah rumah tangga pedesaan adalah rumah tanga tunakisma (landless). Di sisi lain, 16% dari rumah tangga pedesaan menguasai 69% dari luas tanah yang tersedia dan 41% rumah tangga menguasai hanya 31% dari luas tanah dari yang tersedia. Berdasarkan laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA, 2000), sekurang-kurangnya terekam 1.742 kasus sengketa tanah di Indonesia yang tersebar di 25 Propinsi. Sengketa itu di ikuti dengan 12 kasus penculikan, 24 kasus pembunuhan, 39 kasus penembakan, 151 kasus teror, 163 kasus penganiayaan, 212 kasus intimidasi, dan 763 kasus penangkapan. Anehnya, para pejabat pemerintah seperti menutup mata dengan kasus yang terjadi, padahal bangsa kita sudah merdeka, namun sayang ditengah-tengah kemerdekaan masih saja terdapat rakyat tidak memiliki tanah di buminya sendiri.

Strategi pembangunan Orde Baru dari awal sudah salah, karena tidak meletakan masalah agraria sebagai basis pembangunan. Mengapa, karena Orde Baru salah persepsi mengenai masalah agraria. Agraria hanya dianggap sebagai tanah dan tanah hanya dilihat sebagai faktor produksi khususnya untuk pangan. Maka diambillah kebijakan jalan pintas (by-pass approach), yaitu Revolusi Hijau tanpa Reforma Agraria. Banyak literatur asing yang mengupas hal ini. Dalam pengertian modern, agraria itu mencakup bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya meskipun tetap tanah menjadi soal pokoknya.

Masalah agraria itu melandasi hampir semua aspek kehidupan. Bukan karena itu bagi negara agraris, seharusnya masalah agraria itu ditata ulang dulu sebelum melaksanakan pembangunan. Sekarang, nasi sudah menjadi bubur, karena tidak ditata secara integral lebih dulu, maka berbagai sektor berjalan sendiri-sendiri. Hukum tumpang tindih dan kondisi keagrariaan semakin semrawut. Semuanya itu berkaitan erat dengan kebijakan umum Orde Baru. Kebijakan umum Orde Baru adalah kebijakan elitis, bertumpu kepada yang kuat (betting on the strong). Asumsinya, kalau banyak konglomerat, seluruh bangsa akan makmur, karena akan terjadi tetesan ke bawah. Karena itu, pembesaran ”kue” ekonomi nasional harus dinomor satukan, sedangkan pemerataan (sebagai perwujudan dari keadilan sosial) dinomor duakan. Apa hasilnya? Telah kita saksikan bersama, ”kue” ekonomi nasional itu ternyata diboyong oleh beberapa gelintir orang saja. Bahkan diboyong ke luar negeri. Orde Baru juga terlalu menyandarkan diri kepada hutang luar negeri dan modal asing, sampai slogan kemandirian hanya berhenti sebagai slogan kosong. Bantuan, hutang, dan investasi asing, yang semula selalu didengungkan hanya sebagai pelengkap ternyata makin lama bukan makin berkurang, melainkan semakin lengkap. Kebijakan umum seperti itulah yang mendorong kebijakan agraria Orde Baru setahap demi setahap diarahkan untuk lebih melayani kepentingan modal daripada untuk kepentingan rakyat. Rakyat dikorbankan demi kepentingan modal, yang katanya, untuk memperbesar ”kue” ekonomi nasional. Dalam proses selanjutnya, berkembanglah pemikiran untuk menciptakan pasar tanah. Secara implisit, ini mengandung arti bahwa tanah di pandang sebagai komoditi.

Padahal, jauh hari, yaitu pada tahun 1946, salah satu proklamator kita Bung Hatta, sudah memperingatkan bahwa seharusnya tanah jangan diperlakukan sebagai komoditi (barang dagangan yang diperjual belikan semata-mata demi keuntungan). Sebab, hal itu akan berakibat merajalelanya spekulasi tanah. Karena Bung Hatta seorang ekonom generasi tua, dapat di duga bahwa mungkin pemikrannya di pengaruhi oleh hipotesa-hipotesa Henry George, seorang ekonom abad-19, melalui bukunya berjudul Progress and Poverty (1879). Memang, buku kono itu sekarang tentu sudah jarang di baca orang. Namun perlu dicatat bahwa hasil studi yang dilakukan oleh seorang ekonom kontemporer, Fred Harrison pada awal dekade 1980-an, telah membuktikan hipotesa Henry George benar. Yaitu bahwa hampir semua krisis ekonomi yang pernah dialami dunia, sumber utamanya adalah merajalelanya spekulasi tanah. (lihat buku Harrison, The Power in the Land, 1983). Karena itu, boleh saja mengambil kebijakan pasar bebas, namun dalam hal tanah, pemerintah justru harus melakukan intervensi. Bukan untuk menciptakan pasar tanah, tapi untuk melindungi rakyat. Atas dasar itu pula maka pada tahun 1996, sudah diperingatkan bahwa jika kebijakan agraria Orde Baru masih seperti itu, kita akan menghadapi krisis. (lihat Jurnal Analisis Sosial No 3, Juli, 1996).

Tahun 1997, Indonesia mulai terjerumus ke dalam krisis yang cukup berat. Secara normatif pun, kebijakan elitis pada hakekatnya bertentangan dengan semangat yang terkandung di dalam UUD 1945 dan UUPA 1960. Lepas dari beberapa kelemahan yang ada di dalam keduanya, baik UUD 1945 maupun UUPA-1960 pada hakekatnya bernuansa neo-populis, bukan elitis. Ribuan kasus sengketa agraria yang mewarnai suasana selama 15 tahun terakhir masa Orde Baru, seharusnya sudah cukup untuk menyadarkan kita semua bahwa masalah agraria adalah persoalan mendasar, dan kesalahan yang lalu tidak harus di ulang untuk kedua kalinya.

Menjadi suatu kejelasan bahwa distribusi yang adil atas akses terhadap lahan akan menciptakan bukan saja keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, namun juga merupakan pembangunan pertanian dan pedesaan yang berkelanjutan, dan akhirnya secara sendirinya pertumbuhan ekonomi akan tercapai.Oleh karena itu pemerintah harus mengambil peranan yang lebih besar dalam upaya-upaya menjalankan agenda reforma agraria. Sejarah pelaksanaan reforma agraria dimanapun telah mengajarkan bahwa hambatan nyata atas distribusi pemerataan akses bukanlah persoalan teknis, melainkan masalah institusional dan politik. Land reform tanpa partisipasi pemerintah adalah suatu contradiction in terms. Pemerintah sebagai pembuat regulasi bagi pelaksanaan land reform harus secara cepat dan tegas dalam menanggulangi persoalan ketimpangan agraria, cara paling relevan yaitu mengembalikan makan UUPA 1960 yang sering disalah-artikan.

2.7. Desentralisasi dan Otonomi Desa

2.7.1. Konsep Desentralisasi: Bias Kabupaten[25]

Sejatinya sistem desentralisasi dalam ranah teori bukanlah merupakan suatu hal yang baru. Di Indonesia sejak jaman pra-kolonial sudah terbentuk kerajaan besar (sebagai pusat) dan kerajaan kecil (sebagai bagian dari pusat). Ada beberapa konsep yang terkait dengan pelaksanaan desentralisasi dan hal ini perlu dibedakan terlebih dahulu, yaitu dekonsentrasi, delegasi, devolusi, dan privatisasi. Dekonsentrasi, adalah penyerahan tugas administratif kepada aparat pusat di daerah, dimana kewenangan pengambilan keputusan pada dasarnya tetap dipegang oleh pusat, namun lokasi kantornya berada di daerah. Oleh karena itu ada yang berpandangan bahwa dekonsentrasi tidak dapat dikategorikan dalam sistem desentralisasi karena sesungguhnya hanyalah mendekatkan pelayanan pemerintah pusat kepada rakyat di daerah tetapi tidak sama sekali penyerahan kewenangan kepada pemerintah di daerah.

Delegasi, diartikan sebagai penyerahan sebagian wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam pengertian ini, meskipun sebagian kewenangan telah didelegasikan kepada pemerintah daerah, namun pelaksanaannya dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat.

Devolusi, diartikan sebagai penyerahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau menurut Meinzen-Dick dan Knoxx (1999) bisa pula kewenangan diserahkan kepada entitas di daerah (masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat lainnya). Penyerahan kewenangan dalam hal ini termasuk dalam pengambilan keputusan dan karenanya pemerintah daerah atau entitas masyarakat yang diserahi kewenangan harus mempertanggung-jawabkannya kepada konstituen (pemilik, publik anggota masyarakat yang bersangkutan).

Privatisasi, adalah penyerahan kewenangan kepada sektor swasta atau individu. Karena tidak berkaitan langsung dengan pemerintahan seringkali privatisasi tidak dikelompokkan ke dalam sistem desentralisasi. Sedikitnya ada tiga aspek yang dapat didesentralisasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan ruang lingkupnya yaitu desentralisasi administratif, desentralisasi fiskal, dan desentralisasi politik. Isyu yang paling menonjol dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dewasa ini adalah desentralisasi fiskal disamping desentralisasi administratif dan tentu saja tidak kalah penting desentralisasi politik.

Desentralisasi administratif berkaitan dengan penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan fungsi pelayanan publik, sedangkan desentralisasi politik mengacu kepada pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan publik di daerah yang bersangkutan. Keputusan politik untuk mendevolusikan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mempunyai kapasitas yang cukup dalam pengelolaan administratif, fiskal, dan politik (Inman dan Rubinfield, 1997 dalam Litvack.et.a., 1998).

Sistem desentralisasi bukanlah sebuah konsep magic yang dapat merubah pola dan perilaku politik pemerintahan dan sosial kemasyarakatan dalam sekejap. Sebagai sebuah konsep yang bertujuan untuk mengkoreksi sistem sentralisasi yang dipraktikan selama lebih dari 30 tahun pemerintahan rezim orde baru dan paruh terakhir rezim orde lama. Pada kenyataannya, implementasi konsep desentralisasi dalam bingkai otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 22/1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 32/2004, yang seharusnya menjadi platform bagi pelaksanaan politik di daerah, justru implementasinya sering menabrak tatanan struktur politik, ekonomi, sosial, kultural yang hidup di tengah masyarakat. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme juga ikut ”terdesentralisasi” dari pusat ke daerah, hal ini merupakan salah satu realitas pahit dari potret buruk pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

Pemberlakuan UU No. 32/2004, telah meningkatkan posisi politik kabupaten sebagai locus sentral dari praktek politik desentralisasi di Indonesia sekarang ini. Pergulatan panjang mewarnai pembuatan Undang-undang Otonomi Daerah, terutama menyangkut locus sentral desentralisasi: provinsi, kabupaten/kota atau desa. Pemilihan provinsi sebagai locus sentral dari desentralisasi dinilai sangat beresiko secara politik terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), meskipun telah diterapkan oleh Amerika Serikat yang menganut sistem federal (memberikan kewenangan kepada negara federal/ bagian). Sedangkan, meletakkan locus sentral desentralisasi pada wilayah pemerintahan desa dipandang tidak realistis karena terbatasnya ruang gerak desa secara geografis maupun geopolitik, disamping sangat lebarnya jurang kapasitas sumberdaya manusia dan terlalu besarnya keragaman sistem sosial budaya antar desa. Berdasarkan kedua argumen inilah, maka peletakan locus sentral desentralisasi yang paling tepat untuk kondisi Indonesia adalah kabupaten.

2.7.2. Historis Perkembangan Politik Desentralisasi di Indonesia[26]

Politik Desentralisasi Masa Pra-Kolonial

Secara de facto sistem desentralisasi luas bahkan federalisme bukan hal baru bagi bangsa Indonesia. Jauh sebelum masa kolonial Belanda, tepatnya masa kejayaan kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, pemerintahan di wilayah ”nusantara” yang merupakan cikal-bakal wilayah negara-bangsa Indoensia sesungguhnya merupakan bentuk kenfederasi dari kerajaan-kerajaan kecil yang tergabung dalam sebuah kekuasaan satu kerajaan besar (big monarchy). Wibawa (2003) menegaskan bahwa kerajaan-kerajaan kecil yang berada di bawah naungan kerajaan Sriwijaya dan Majapahit merupakan suatu ”pemerintahan daerah otonom”, yang dalam batasan tertentu memiliki kedaulatan (sovereignity) untuk melakukan kerjasama dengan kerajaan lainnya. Kerajaan-kerajaan kecil tersebut kadang-kadang jugga terlibat konflik diantara mereka, namun disisi yang lain mereka melakukan kompromi dan kerjasama. Dalam hal ini, tampaknya sistem desentralisasi yang dibangun pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit adalah desentralisasi luas, yang sesungguhnya lebih dekat dengan sistem negara federasi, dimana kerajaan-kerajaan kecil yang tergabung ke dalam konfederasi adalah negara bagian (states) yang memiliki keterikatan dengan kerajaan pusat.

Politik Desentralisasi Masa Penajajahan: Kolonial Belanda dan Jepang

Desentralisasi pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh pemerintah Belanda melalui Decentralisatie Wet yang dikeluarkan pada tahun 1903 yang menciptakan dewan-dewan lokal, dengan kewenangan untuk membuat peraturan-peraturan tentang pajak dan urusan-urusan bangunan. Peraturan ini dikeluarkan dengan menimbang beberapa alasan, diantaranya:

§ Untuk meningkatkan efektifitas administrasi pemerintah kolonial di Hindia Belanda.

§ Tekanan dari kelompok kapitalis Eropa untuk membuka investasi di Hindia Belanda.

§ Kesulitan dana yang membelit pemerintah kolonial Belanda.

§ Pengaruh isyu ”politik etik”.

Sekitar dua dekade (tepatnya pada tahun 1922), Decentralisatie Wet diperbaharui dengan terbitnya peraturan yang baru, yaitu Bestuurhervormingswet yang membuka peluang bagi kaum pribumi (Indonesia) untuk terlibat dalam urusan pemerintahan (Buising, 2000; Wibawa, 2003). Pemberian kesempatan tersebut bagi pribumi diikuti dengan kebijakan politike scholing atau pendidikan politik bagi pribumi agar mereka mempunyai kemampuan dalam pengelolaan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya.

Untuk mengatur perdesaan, dikeluarkanlah Inlandische Gemeente Ordonantie yang kemudian dibedakan bagi perdesaan yang terdapat di Pulau Jawa dan Madura dengan perdesaan yang terdapat di luar Pulau Jawa dan Madura. Bagi desa-desa di Jawa dan madura diberlakukan Inlandische Gemeente Ordonantie, sedangkan bagi desa-desa di luar Jawa dan Madura diberlakukan Inlandische Gemeente Ordonantie Buetengewesten.

Di masa pendudukan Jepang, politik desentralisasi diterapkan melalui pembagian kekuasaan wilayah nusantara ke dalam wilayah-wilayah pemerintahan militer kesatuan Angkatan Laut Jepang. Politik desentralisasi pada masa pendudukan Jepang sama sekali tidak berkaitan dengan isyu partisipasi, demokrasi, bahkan kesejahteraan daerah, namun semata-mata ditujukan untuk menunjang kepentingan Jepang dalam perang Asia Timur Raya.

Politik Desentralisasi Awal Kemerdekaan: Orde Lama

Setelah iklim politik internasional yang tegang berakhir dengan selesainya Perang Dunia II, maka Indonesia segera memproklamirkan diri sebagai bangsa yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Kondisi geopolitik pada masa itu adalah kepentingan bersama dalam hal pertahanan dan keamanan, tidak hanya dalam rangka menjaga keutuhan negara tetapi juga petahanan kawasan dari agresi dan ekspansi negara lain yang ingin menjajah Indonesia. Oleh karena itu sentralisasi komando menjadi sangat penting dalam penggalangan sistem pertahanan dan keamanan bersama baik negara-bangsa maupun kawasan Indonesia. Pada masa ini desentralisasi bukan merupakan konsep yang populer karena ada pandangan bahawa konsep desentralisasi dapat mengancam eksistensi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang pertama dikeluarkan pada awal kemerdekaan adalah UU No. 1/1945 bahwa hal-hal yang berkaitan dengan masalah adat dan agama ditangani oleh dua lembaga pengadilan yaitu Pengadilan Desa (Drop Justitie) dan Pengadilan Swapraja (Zelfbestuursrechtspraak). Dengan demikian otonomi desa sebagai entitas hukum adat sangat dibatasi. Hal ini dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Agung 8 Januari 1958, yang menyatakan bahwa hakim pengadilan negeri tidak terikat oleh keputusan peraturan desa.

Setelah pemilihan umum pertama di Indonesia pada tahun 1955 dan ditetapkannya Majelis Konstituante, kemudian dikeluarkan UU No. 1/1957. Undang-undang ini membuka ruang otonomi bagi daerah dengan memberikan kewenangan penuh kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memilih bupati tanpa adanya intervensi dari pemerintah pusat. Praktek desentralisasi ini tidak berlangsung lama, karena merebaknya pemberontakan PRRI-Permesta dan kegagalan Majelis Konstituante menetapkan Undang-Undang Dasar yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, maka hal ini menjadi alasan pembenaran bagi Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Isi Dekrit Presiden tersebut menetapkan berlakunya kembali UUD 1945, pembubaran konstituante, dan menggulirkan konsep Demokrasi Terpimpin yang menjadikan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Di bawah konsep Demokrasi Terpimpin, maka tidak ada ruang bagi konsep desentralisasi karena seluruh kebijakan hanya dapat dikeluarkan oleh komando pimpinan tertinggi negara (presiden).

Politik Desentralisasi Masa Orde Baru

Konsep demokrasi terpimpin, hanya sebuah praktek kepemimpinan yang oteriter dengan membungkus diri dalam ”jubah” demokrasi. Di bawah Demokrasi Terpimpin tidak ada pemilihan umum, pertarungan politik dan ideologi tidak kunjung selesai, bahkan kebangkrutan ekonomi dan krisis politik akut adalah hasil yang dituai dari Demokrasi Terpimpin yang diterapkan Presiden Soekarno. Pemberontakan dan demonstrasi besar-besaran memaksa Soekarno untuk mundur dan menyerahkan kekuasaannya kepada Jenderal Soeharto, pada tahun 1967 Jenderal Soeharto ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) sebagai Presiden Republik Indonesia yang menandai dimulainya babak baru yaitu rezim orde baru.

Pemerintah Orde Baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD pada tahun 1971. Meskipun kurang demokratis, namun Pemilihan Umum ini berhasil memilih anggota parlemen (MPR dan DPR) yang kemudian mengukuhkan Soeharto sebagai presiden secara de jure dipilih oleh MPR sesuai dengan amanat konstitusi. Tiga tahun kemudian dikeluarkan UU No. 5/1974, yang mulai memperkenalkan kembali konsep desentralisasi, dalam Undang-undang tersebut dikenal dua azas penyelenggaraan negara yaitu azas desentralisasi dan azas dekonsentrasi. Dalam kenyataanya, pelaksanaaan azas dekonsentrasi dan tugas perbantuan jauh lebih dominan di dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, karena rezim Orde Baru menekankan kepada stabilitas politik untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 1979, dikeluarkan UU No. 5/1979 tentang pemerintahan desa. Atas nama stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan, melalui UU No. 5/1979 pemerintah Orde Baru memberangus realitas keragaman adat dan budaya masyarakat dengan menyeragamkan nama, bentuk dan sistem pemerintahan otonom terendah dengan nama ”desa”.

Politik Desentralisasi Masa Reformasi

Setelah 32 tahun berkuasa, pada Mei 1998 rezim orde baru tumbang dan sekaligus sebagai titik awal dari dimulainya babak baru dalam pemerintahan Republik Indonesia yaitu era reformasi. Setelah Soeharto ”lengser”, maka jabatan presiden digantikan oleh wakilnya B. J. Habibie, dengan mengemban amanah yang sangat berat yaitu ”Enam Agenda Reformasi” (Hanggono dan Haripramono, 2000 dalam Nurrochmat dan Purwandari, 2006), yakni:

1) Amandemen UUD 1945

2) Penegakan supremasi hukum

3) Pengahapusan Dwifungsi ABRI

4) Demokratisasi rakyat

5) Pelaksanaan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme

6) Pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya.

Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya, maka konsep desentralisasi mutlak dilaksanakan, hal ini langsung diimplementasikan pada masa reformasi, faktanya dapat dilihat setelah amandemen kedua (pada tanggal 18 Agustus 2000) UUD 1945 Pasal 18 dan 18A (lihat Lampiran 1), memberikan lebih banyak ruang bagi pelaksanaan desentralisasi dan kewenangan bagi pemerintah daerah. Pengambilan kebijakan yang menyangkut pelaksanaan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, pengelolaan sumberdaya alam daerah, dan perimbangan keuangan daerah harus melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 22D (lihat Lampiran 2).

Setelah setahun pemerintahan B. J. Habibie, dikeluarkan Undang-undang Pemerintahan Daerah No. 22/1999, dan sekaligus berfungsi sebagai pengganti dari UU No. 5/1979 tentang pemerintahan desa yang diproduksi pada rezim orde baru. Lahirnya UU No. 22/1999 merupakan buah dari revolusi dalam penerapan konsep desentralisasi di Indonesia, karena secara substansial melimpahkan kewenangan kepada pemerintah daerah (kabupaten/kota). Secara resmi otonomi daerah mulai diberlakukan mulai 1 Januari 2001, dan pada saat pelaksanaannya disambut dengan suka cita (terutama bagi kabupaten yang ”kaya”, seperti salah satunya Kabupaten Kutai Kartanegara), namun seringkali menimbulkan ekses euforia yang berlebihan.

Pergeseran domain politik ke tingkat daerah terkadang menimbulkan ketegangan dengan pemerintah pusat karena kebijakan daerah tidak sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi atau mengancam kepentingan nasional. Instruksi vertikal dan koordinasi horisontal sering terganggu, karena kabupaten sebagai daerah otonom merasa tidak memiliki keterkaitan struktural dengan provinsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Alasan inilah yang kemudian membuat pemerintah pusat menjadi yakin untuk merevisi UU No. 22/1999 menjadi UU No. 32/2004 tentang pemerintahan daerah, namun lebih terkesan untuk mengembalikan sentralisasi demi menjaga kepentingan nasional.

2.7.3. Pemaknaan Otonomi Desa Dalam Pelaksanaan Desentralisasi[27]

Pandangan mengenai konsep otonomi desa yang formalis, simbolik, lokalis, dan romantis harus dikaji ulang. Pandangan tersebut mengemukakan pada intinya bahwa otonomi desa adalah kemandirian desa yang ditopang dengan swadaya dan gotong royong-masyarakat setempat untuk melaksanakan fungsi pembiayaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan desa. Jika desa memperoleh alokasi dana dari pemerintah menurut cara pandang ini, justru menimbulkan ketergantungan dan menghilangkan makna otonomi desa. Inilah yang memberangus hak desa untuk mendapat dana perimbangan, jelas sifat eksploitatif terhadap swadaya desa terlihat di sini yang menciptakan keadilan terhadap desa. Swadaya dan gotong-royong memang merupakan kekuatan modal sosial di tingkat lokal desa, dan sebagai ikon untuk mendidik mental mandiri warga desa. Tetapi dalam konteks relasi antara desa dan pemerintah supra desa, swadaya justru menjadi bahan ekspliotasi yang mematikan desa. Pemerintah merasa tidak perlu membuat anggaran yang respronsif untuk desa karena desa sudah mempunyai swadaya dan gotong-royongnya. Bahkan swadaya dan gotong-royong (yang sebenarnya modal sosial) diklaim dengan ”uang” dan pemerintah mengkalim pula pembangunan yang dijalankan membuahkan sebuah sukses besar karena telah berhasil menggalang ”kekuatan” masyarakat desa.

Makna otonomi desa harus dikembalikan kepada fitrahnya, otonomi desa bukanlah auto-money dan kemadirian bukanlah kesendirian. Otonomi desa merupakan titik krusial dalam antara desa dan pihak supra desa yang mencerminkan keadilan, bukan sekedar swadaya melainkan pembagian kekuasaan dan sumberdaya yang adil tehadap desa. Jadi otonomi desa merupakan keleluasaan (discretionary), kekebalan (imunity), dan kemampuan (capacity) desa untuk mengambil keputusan dan menggunakan kewenangan mengelola sumberdaya lokal (penduduk, uang, tanah, air, sumberdaya mineral, hutan, dan pranata lokal). Ketiganya akan membuat desa lebih kuat dan mandiri. Keleluasaan dan kekebalan merupakan dua isyu yang harus diciptakan melalui desentralisasi oleh pemerintah supra desa, dan kemampuan merupakan sesuatu yang inheren.

Makna otonomi desa jangan disalah-artikan dengan menganggap sebagai hal yang akan mengganggu kepentingan nasional, rasa kebangsaan, dan persatuan dan kesatuan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Otonomi desa yang dimaksudkan dengan keleluasaan, kekebalan, dan kemampuan bagi desa untuk mengatur hal-hal yang bertalian dengan kepentingan desa, bukan kepentingan nasional. Misalnya jika ada desa yang akan menjual ”tanahnya” ke pemilik modal asing maka hal tersebut berkaitan dengan kepentingan nasional dan desa tidak bisa serta merta menjualnya ke pemilik modal asing.

Otonomi desa memang menjadi suatu keharusan untuk meningkatkan kualitas pembangunan di perdesaan, karena dengan adanya otonomi desa memberikan ”kesempatan” bagi desa untuk berkreasi sesuai dengan kebutuhan desa bukan kepentingan pihak supra desa. Maka dengan adanya otonomi desa, lebih mendekatkan pembangunan manusia seutuhnya kepada masyarakat desa yang selama 32 tahun (masa orde baru) hidup dibawah tekanan politik sentralitik dan militeristik.

BAB III

ANALISIS DAN SINTESIS

3.1. Memilih Paradigma: Kemiskinan Struktural

Apa yang menyebabkan seseorang terpuruk dalam kemiskinan, tentu dapat dijawab mungkin saja karena orang tersebut malas dan tidak mau berusaha untuk mensejahterakan dirinya sehingga jatuh dalam jurang kemiskinan, tapi di sisi lain mungkin juga orang menjadi miskin karena kondisi (setting) sosial yang memaksa orang tersebut terpinggirkan ke ”bibir” jurang kemiskinan dan akhirnya jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Dalam istilah kemiskinan dikenal dua paradigma besar yang menjadi ”roh” dalam menjiwai pemikiran dan raga seseorang dalam menganalisis kemiskinan, yaitu paradigma kemiskinan kultural dan struktural, keduanya merupakan hal yang saling menegasikan.

Kemiskinan kultural, merupakan suatu pandangan yang menjelaskan bahwa penyebab kemiskinan berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Orang menjadi miskin karena malas bekerja, sakit, dan tidak memiliki kemampuan untuk hidup mandiri, bahkan menurut Lewis dalam Suparlan (1993) hal tersebut disebut sebagai kebudayaan kemiskinan, artinya adanya suatu cara hidup yang secara bersama dialami dan dilakukan oleh orang-orang miskin dalam suatu sejarah dan kehidupan sosial tertentu. Jelas hal ini memposisikan orang miskin sebagai pihak yang paling bersalah atas kemiskinan yang dideritanya. Padahal, belum tentu orang menjadi miskin karena malas bekerja, barangkali orang tersebut menjadi tidak bekerja karena memang tidak adanya lapangan pekerjaan yang akan dikerjakan.

Kemiskinan struktural, memandang bahwa seseorang menjadi miskin karena bentukan dari konstruksi sosial yang ada dalam masyarakat (Soemardjan, 1997), hal tersebut didasarkan karena tidak ada manusia di dunia ini yang ingin kesakitan (hidup dalam kemiskinan). Ketimpangan-ketimpangan dalam distribusi sumberdaya, faktor produksi (atau oleh Marx disebut mode of production), pendapatan, kesempatan kerja, kesehatan, dan pendidikan yang terjadi dalam suatu sistem sosial tertentu, menyebabkan orang-orang jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Secara garis besar bahwa kemiskinan struktural merupakan kemiskinan buatan dari sistem sosial masyarakat, sehingga muncul kaum berpunya dan kaum miskin dalam kehidupan masyarakat. Di sinilah ”roh” yang menjiwai raga penulis dalam melakukan penelitian selanjutnya, bahwa kemiskinan merupakan hasil buatan manusia yang terjadi sebagai akibat dari adanya interakasi sosial dalam suatu setting sosial, mereka yang termarjinalkan akibat ketimpangan distribusi sumberdaya terpaksa untuk menerima kenyataan hidup berada di dalam jurang kemiskinan yang menyakitkan.

3.2. Menakar Kemiskinan

Konteks kajian kemiskinan berdasarkan ukurannya dapat dibagi menjadi dua aliran besar yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut, memandang bahwa seseorang dikatakan miskin apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar (kebutuhan pokok) yang dapat dilihat dari garis kemiskinan, dimana penduduk miskin berposisi di bawah garis kemiskinan (Kartasasmita, 1996). Hal utama yang menjadi kunci dari analisis kemiskinan absolut adalah garis kemiskinan. Hal ini dapat mengandung hasil yang berbeda-beda sesuai dengan takaran garis kemiskinannya dalam rangka mengkuantifisir kondisi penduduk miskin, misalnya BPS menempatkan ukuran makan setara dengan 2100 kalori per hari per orang atau setara dengan konversi harga makanan tersebut sesuai dengan kondisi ekonomi tahun yang sedang berjalan, berbeda dengan Bank Dunia menggunakan ukuran garis kemiskinan dari penghasilan seseorang sebesar US$1 per orang per hari, Sedangkan Sajogyo menggunakan ukuran beras (tingkat pengeluaran setara beras dalam kilogram per kapita per tahun) misalnya pada tingkat desa yang disebut miskin adalah pengeluaran untuk konsumsi beras sebesar <>

Kemiskinan relatif, adalah keadaan perbandingan pendapatan antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lainnya dalam satu komunitas (misalnya desa), sehingga dari perbandingan tersebut dapat diperoleh kesimpulan mengenai kelompok masyarakat yang tidak miskin dan miskin (Soedjatmoko, 1983; Soemardjan, 1997). Hal ini sering disebut sebagai ketimpangan distribusi pendapatan, dan pendekatan yang digunakan cenderung bersifat kualitatif sehingga ukuran kemiskinan yang dipakai adalah ukuran kemiskinan setempat/lokal (lihat Tabel 3).

Tabel 3. Perbedaan Kemiskinan Absolut dan Relatif

Aspek Pembeda	Kemiskinan Absolut	Kemiskinan Relatif
Metode penelitian	Kuantitatif	Kualitatif
Cara memperoleh data	Survei (Mengandalkan kuesioner yang dibuat oleh pelaksana survei)	Partisipatif (Dari, oleh, dan untuk masyarakat)
Cara mengukur kemiskinan	Diukur dengan garis kemiskinan yang ditetapkan secara absolut oleh suatu lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang berkepentingan. (Misal BPS: 2100 kalori/ orang/ hari).	Diukur dengan cara membanding antara dua kelompok atau lebih. Sehingga dari perbandingan tersebut diperoleh kelompok mana yang miskin dan tidak miskin.
Partisipasi masyarakat	Sebagai obyek dari survei, bias kepentingan pembuat survei dan tidak melibatkan masyarakat secara aktif.	Sebagai subyek penelitian partisipatif, bersama-sama antara peneliti dan tineliti (masyarakat) merumuskan ukuran kemiskinan. Bersifat lokalitas.

Menurut pola waktunya, Kartasasmita (1996) menggolongkan kemiskinan menjadi empat, yaitu: 1) persisten poverty, adalah kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Daerah seperti ini pada umumnya merupakan daerah-daerah yang kritis sumberdaya; 2) cyclical poverty, adalah kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan; 3) seasonal poverty, adalah kemiskinan musiman seperti sering dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman ketika musim paceklik; dan 4) accidental poverty, adalah kemiskinan yang terjadi karena bencana alam atau dampak dari kebijaksanaan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

3.3. Menelusuri Alur Struktural Kemiskinan Perdesaan

3.3.1. Masa Penjajahan Belanda: Awal

Sebelum Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, sebenarnya sistem sosial masyarakat desa telah bersinggungan dengan kekuatan besar, yaitu feodalisme dan kolonialisme. Selama 350 tahun masyarakat desa hidup bersama kekuatan politik penjajah Belanda yang bersifat menindas, memaksa, dan akhirnya membentuk individu masyarakat desa menjadi penakut dengan posisi diri lebih rendah (pribumi untuk sebutan masyarakat Indonesia pada masa pejajahan).

Pengaruh dominasi penjajah terhadap rakyat Indonesia khususnya di perdesaan membuat kesengsaraan semakin bertambah parah dengan kebijakan-kebijakan seperti kerja rodi dan sistem tanam paksa, bahkan proses ini merupakan suatu bentuk pemiskinan masal bagi rakyat Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda telah melakukan eksploitasi yang tidak berprikemanusiaan di bumi Indonesia untuk menghasilkan logistik perang dan membangun negaranya dengan cara memindahkan kekayaan alam dari Indonesia menuju Hindia Belanda.

Menurut Tauchid (1952) pada tahun 1870 ketika pemerintah Hindia Belanda berkuasa maka seluruh tanah-tanah yang ada di bumi Indonesia yang tadinya dimiliki oleh kerajaan (seperti Majapahit dan Mataram) dialihkan menjadi milik Belanda dengan aturan yang bernama Domein Verklaring kemudian tanah-tanah tersebut diberikan kepada tuan-tuan tanah yang memiliki buruh tanam (petani sikep). Tuan-tuan tanah tidak berkewajiban membayar pajak, namun melalui proses tanam paksa, seperlima tanah milik tuan-tuan tanah harus ditanami tanaman ekspor seperti kopi, tembakau, lada, teh dan kina yang nantinya diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Sejajar dengan pendapat Geertz (1983) bahwa sistem tanam paksa yang terjadi pada jaman kolonial Belanda telah memaksa masyarakat desa secara struktural untuk hidup dalam kemiskinan.

3.3.2. Setelah Kemerdekaan

3.3.2.1. Masa Orde Lama dan Orde Baru

Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, sejenak terlintas harapan bahwa desa akan terlepas dari ketertinggalan dan kemiskinan. Indonesia memasuki masa pemerintahan rezim orde lama. Presiden Soekarno mengambil kebijakan perlu adanya proses pengaturan dalam bidang pertanahan agar tanah tersebar merata kepada rakyat Indonesia tanpa adanya pemusatan kekayaan akan tanah, impelementasinya diwujudkan dalam UU No.5/1960 atau yang dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960. Munculnya pemberontakan seperti Permesta, mendorong orde lama yang dipimpin oleh Soekarno untuk meletakkan jabatannya, karena Soekarno dinilai sudah tidak mampu untuk menjalankan fungsi sebagai Presiden Republik Indonesia.

Seketika itu bandul pemerintah orde lama yang tadinya berparadigma sosialis-populis kini berayun menjadi modernisasi melalui pertumbuhan ekonomi. Pergantian pemerintahan dari orde lama menjadi orde baru pada tahun 1966 membawa Indonesia melupakan permasalahan tanah, dimana UUPA 1960 dipeti-eskan. Presiden Soeharto sebagai penguasa pada masa orde baru menganggap bahwa UUPA 1960 merupakan produk dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Sentralisasi yang dibungkus oleh kekuatan militer menjadikan desa sebagai komunitas yang ”lugu” dalam politik pada masa orde baru, pembangunan yang terjadi tidak berpihak kepada masyarakat desa walaupun judul program pembangunannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat desa. Bias utama dari pembangunan perdesaan adalah orientasi pada kemanan pangan terutama beras untuk mencapai swasembada beras. Desa-desa di Indonesia cenderung digunakan sebagai ”obyek” politik bagi orde baru guna melanggengkan kekuasaannya. Kesejahteraan masyarakat desa justru tidak terwujud dengan proses pembangunan perdesaan yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi, masyarakat desa hanya sebagai penerima pasif pembangunan.

3.3.2.2. Masa Reformasi

Melihat kontestasi kemiskinan di Indonesia setelah presiden Soeharto lengser dari kursi kekuasaan (pada tanggal 21 Mei 1998) yang telah diduduki selama 32 tahun lamanya, justru jumlah penduduk miskin meningkat secara signifikan yaitu pada tahun 1996 sebesar 34,50 juta jiwa menjadi sebesar 49,50 juta jiwa pada tahun 1998. Hal ini merupakan salah satu pertanda buruk bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Lengsernya Soeharto disebabkan karena emosi-emosi kaum akademis-reformis yang dibalut oleh kebencian rakyat terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Soeharto dan kroni-kroninya melalui kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang terjadi di dalam pelasanaan pembangunan. Memuncaknya emosi kaum akademis-reformis diwujudkan dengan aksi demonstrasi besar-besaran yang menjadi gerakan sosial untuk menggulingkan rezim Ore Baru. Tokoh-tokoh reformis baik dari kalangan akademisi mapun politik akar rumput seperti Amin Rais, Akbar Tanjung, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Yusril Ihza Mahendra, Hidayat Nurwahid dan Hamzah Haz, muncul sebagai wajah baru dalam panggung politik Indonesia.

Presiden B. J. Habibie yang menggantikan Soeharto memikul tugas yang sangat berat dalam kaitannya dengan reformasi dalam bidang politik perdesaan, salah satu usaha yang telah dilakukan yaitu amandemen terhadap Pasal 18 terkait pemerintahan daerah (hasil amandemen dapat dilihat pada lampiran 1) dan Pasal 22 C terkait Dewan Perwakilan Daerah (dapat dilihat pada lampiran 2) serta melahirkan suatu undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah yang sekaligus memberikan nafas pada pelaksanaan kedaulatan demokratisasi desa yaitu UU No. 22/1999 tentang pemerintahan daerah.

Pergantian pimpinan negara ternyata mempengaruhi pola kebijakan politik, pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri dan dengan alasan keutuhan nasional dan juga pergeseran domain politik ke tingkat daerah terkadang menimbulkan ketegangan dengan pemerintah pusat karena kebijakan daerah tidak sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi atau peraturan nasional. Maka dilakukan peninjauan ulang terhadap UU No. 22/1999 karena dianggap akan membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Justru yang terjadi adalah bukan penyempurnaan terhadap UU No. 22/1999, tetapi menggantikannya dengan UU No. 32/2004 tentang pemerintahan daerah yang dianggap mengembalikan sentralisasi di dalam tubuh pembangunan daerah.

3.4. Dialektika Politik Desentralisasi di Indonesia

Politik desentralisasi bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia, sejak jaman pra-kolonial sudah terbentuk kerajaan besar (sebagai pusat) dan kerajaan kecil (sebagai bagian dari pusat) dengan ketentuan bahwa kerajaan kecil harus menyerahkan upeti kepada kerajaan besar dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan kerejaan besar. Dalam hal ini, tampaknya sistem desentralisasi yang dibangun pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit adalah desentralisasi luas, yang sesungguhnya lebih dekat dengan sistem negara federasi, dimana kerajaan-kerajaan kecil yang tergabung ke dalam konfederasi adalah negara bagian (states) yang memiliki keterikatan dengan kerajaan pusat.

Politik desentralisasi pada jaman penjajahan pertama kali diperkenalkan oleh oleh pemerintah Belanda melalui Decentralisatie Wet yang dikeluarkan pada tahun 1903 dengan menciptakan dewan-dewan lokal, dengan kewenangan untuk membuat peraturan-peraturan tentang pajak dan urusan-urusan bangunan. Pada masa pendudukan Jepang, politik desentralisasi diterapkan melalui pembagian kekuasaan wilayah nusantara ke dalam wilayah-wilayah pemerintahan militer kesatuan Angkatan Laut Jepang. Politik desentralisasi pada masa pendudukan Jepang sama sekali tidak berkaitan dengan isyu partisipasi, demokrasi, bahkan kesejahteraan daerah, namun semata-mata ditujukan untuk menunjang kepentingan Jepang dalam perang Asia Timur Raya.

Politik desentralisasi pada masa orde lama adalah ”desentralisasi semu”, karena sentralisasi komando menjadi sangat penting dalam penggalangan sistem pertahanan dan keamanan bersama baik negara-bangsa maupun kawasan Indonesia. Kondisi geopolitik pada masa itu adalah kepentingan bersama dalam hal pertahanan dan keamanan, tidak hanya dalam rangka menjaga keutuhan negara tetapi juga petahanan kawasan dari agresi dan ekspansi negara lain yang ingin menjajah Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang pertama dikeluarkan pada awal kemerdekaan adalah UU No. 1/1945 bahwa hal-hal yang berkaitan dengan masalah adat dan agama ditangani oleh dua lembaga pengadilan yaitu Pengadilan Desa (Drop Justitie) dan Pengadilan Swapraja (Zelfbestuursrechtspraak). Dengan demikian otonomi desa sebagai entitas hukum adat sangat dibatasi. Lahirnya UU No. 1/1957 tentang pemberian ruang otonomi bagi daerah dengan memberikan kewenangan penuh kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memilih bupati tanpa adanya intervensi dari pemerintah pusat. Namun sayang hal ini ini tidak berlangsung lama, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang isinya menetapkan berlakunya kembali UUD 1945, pembubaran konstituante, dan menggulirkan konsep Demokrasi Terpimpin yang menjadikan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Jelaslah konsep desentralisasi tidak berjalan karena segala bentuk kebijakan dan kekuasaan dalam demokrasi terpimpin berada di satu tangan yaitu presiden.

Segera setelah orde lama tumbang, maka segera digantikan dengan rezim orde baru. Pemerintah orde baru melalui UU No. 5/1974, mulai memperkenalkan kembali konsep desentralisasi, dalam Undang-undang tersebut dikenal dua azas penyelenggaraan negara yaitu azas desentralisasi dan azas dekonsentrasi. Dalam kenyataanya, pelaksanaaan azas dekonsentrasi dan tugas perbantuan jauh lebih dominan di dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, karena rezim Orde Baru menekankan kepada stabilitas politik untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 1979, dikeluarkan UU No. 5/1979 tentang pemerintahan desa. Atas nama stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan, melalui UU No. 5/1979 pemerintah Orde Baru memberangus realitas keragaman adat dan budaya masyarakat dengan menyeragamkan nama, bentuk dan sistem pemerintahan otonom terendah dengan nama ”desa”.

Angin desentralisasi mulai terasa lebih segar setelah orde baru tumbang pada tanggal 21 Mei 1998. Pada masa reformasi lahirlah UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah berfungsi sebagai pengganti dari UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa. Secara substansial melimpahkan kewenangan kepada pemerintah daerah (kabupaten/kota) sebagai locus dari pelaksanaan desentralisasi. Pergeseran domain politik ke tingkat daerah terkadang menimbulkan ketegangan dengan pemerintah pusat karena kebijakan daerah tidak sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi atau mengancam kepentingan nasional. Instruksi vertikal dan koordinasi horisontal sering terganggu, karena kabupaten sebagai daerah otonom merasa tidak memiliki keterkaitan struktural dengan provinsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Atas dasar inilah dan atas nama persatuan dan kesatuan bangsa maka dilakukanlah revisi terhadap UU No. 22/1999 yang pada akhirnya terjadilah penggantian menjadi UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terkesan resentralisasi (lihat Tabel 4).

Tabel 4. Dialektika Pelaksanaan Politik Desentralisasi di Indonesia

Jaman

Deskripsi

Dasar Aturan

Pra Kolonial

(Kerajaan)

- Desentralisasi secara de jure untuk mempermudah pelaksanaan pemerintahan kerajaan besar terbagi ke dalam beberapa kerajaan kecil.

- Kerajaan kecil berada di bawah kendali kerajaan besar (seperti Majapahit, Mataram, dan Sriwijaya). Dan wajib menyetor upeti kepada kerajaan besar (kerajaan pusat).

- Titah Raja.

- Raja adalah Tuhan.

- Rakyat adalah milik raja, dan wajib bekerja untuk raja.

Penjajahan (1595-1945)

a) Belanda

b) Jepang

a) Jaman Belanda

Desentralisasi dilakukan dengan membentuk dewan-dewan lokal untuk mempermudah urusan pembangunan dan pajak bumi.

b) Jaman Jepang

Nusantara dibagi dalam wilayah-wilayah pemerintahan militer Angkatan Laut Jepang, untuk kepentingan perang Asia Timur Raya.

Decentralisatie Wet

Pragmatisme

Politik Perang Jepang

Orde Lama

(1945-1966)

-Belum ada desentralisasi luas dan nyata.

-Kondisi geopolitik ingin bersatu dalam satu komando (negara baru merdeka).

-Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden. Berlakuknya Demokrasi terpimpin.

Pancasila

UUD 1945

UU No. 1/1945

UU No. 1/1957

Orde Baru

(1966-1998)

-Fokus pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keamanan.

-Sentralistik yang dibungkus militeristik.

-Menyeragamkan sebutan à Desa.

Pancasila

UUD 1945

UU No. 5/1974

UU No. 5/1979

Orde Reformasi

(1998-Sekarang)

-Pengakuan terhadap ”desa adat”.

-Penyerahan kewenangan pada daerah dan perimbangan keuangan.

-Desentralisasi bias pada tingkat kabupaten.

-Pilkada secara langsung.

-Munculnya BPD di tingkat desa.

Pancasila

UUD 1945 (Amandemen)

UU No. 22/1999

UU No. 33/2004

3.5. Kegagalan dan Masalah Pembangunan di Indonesia

Pembangunan memiliki asumsi yang optimis untuk menjadikan keadaan lebih baik dari sebelumnya. Secara keilmuan, pembangunan pertama kali lahir dari Teori Evolusi yang dikemukakan oleh Darwin dalam bidang Ilmu Biologi. Dari Ilmu Biologi yang memperhatikan sebuah organisme tersebut, kemudian dikembangkan untuk mempelajari sebuah masyarakat. Sehingga masyarakat yang disebut mengalami pembangunan adalah masyarakat yang berkembang dari kesederhanaan menjadi terdiferensiasi dan kompleks dalam segala aspek kehidupannya (Syahyuti, 2006).

Ideologi dibalik pembangunan (development) yang digunakan oleh negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) adalah berkiblat pada kapitalisme, mulai muncul pada tahun 1949, saat Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman, mengumumkan kebijakan luar negerinya untuk menjawab penolakan negara-negara dunia ketiga terhadap kapitalisme dan sekaligus jawaban ideologis terhadap Uni Soviet. Terlihat, bahwa pembangunan dilontarkan sebagai upaya Amerika Serikat untuk menghadapi perang dingin, yaitu membendung Sosialisme dan Komunisme di Dunia Ketiga. Ketika perang dingin usai, maka pembangunan pun seharusnya usai dengan sendirinya, namun, faktanya gagasan pembangunan bersama-sama dengan modernisasi menjadi pilar utama kebijakan bantuan dan politik luar negeri Amerika Serikat yang dipayungi oleh Foreign Assistance Act of 1966. Salah satu bentuk tanggung jawab pembangunan yang diusung Amerika Serikat adalah Program Marshall Plan dengan menyebarkan banyak bantuan ke negara-negara sedang berkembang. Fenomena bantuan lahir sejalan dengan berkembangnya era pembangunan di dunia yang menggejala semenjak berakhirnya Perang Dunia II. Bagi negara-negara Eropa, bantuan tersebut merupakan kelanjutan pengaruhnya terhadap negara-negara yang menjadi koloninya, sebagai bentuk tanggung jawab moral.

Pembangunan hanyalah bungkus baru dari kapitalisme dan merupakan manifestasi dari modernisasi. Menelisik pembangunan di Indonesia yang telah berlangsung selama Indonesia merdeka mulai dari tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang ini (63 tahun), tanpa bermaksud mengesampingkan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan, maka salah satu indikator keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari sedikit atau banyaknya jumlah penduduk miskin. Pembangunan dikatakan berhasil apabila mampu memperkecil jumlah penduduk miskin suatu negara, dikatakan gagal apabila berlaku sebaliknya.

Masyarakat desa (orang dalam) bukanlah masyarakat yang diibaratkan seperti ”kertas putih”, kemudian agen pembangunan (Chambers, 1987; menyebutnya sebagai ”orang luar”) merupakan pihak yang seakan-akan berhak mencoretkan ”tinta pembangunan” di tubuh masyarakat desa. Pembangunan yang datang kepada masyarakat desa membawa kebudayaanya sendiri (modernisasi) dan jelas hal ini berbeda dengan budaya yang dimiliki oleh masyarakat desa (Soedjatmoko, 1983).

Sudah jelas bahwa pembangunanisme menggunakan Ideologi Barat (Amerika Serikat) sebagai pemenang Perang Dunia II, dan ideologi tersebut berbeda dengan Ideologi Pancasila yang dianut di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dari pembangunan (terutama di Indonesia) adalah ideologi pembangunan yang kita anut sampai sekarang adalah ”a narrow Western capitalist ideology of development” yang sempit. Pembangunan dimaknai sebagai perkembangan ekonomi an sich, artinya produksi barang dan jasa dari masyarakat, dengan indikator pendapatan, GNP, dan GDP masih berupa means, belum menjadi aims untuk mewujudkan pembangunan yang sejati.

Disisi lain, pelaksanaan pembangunan di Indonesia pada umumnya diimplementasikan ke dalam bentuk proyek-proyek pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun donor asing (Agusta, 2003). Pembiayaan proyek-proyek pembangunan yang berasal dari utang atau bantuan luar negeri tidak lagi bermakna pemberian (karitas), namun menjadi alat pendidikan atau penekan agar orang miskin menyesuaikan dengan tuntutan pemberi bantuan. Disinilah utang luar negeri mendapatkan konteksnya, dimana utang luar negeri diberikan untuk meningkatkan stagnasi ekonomi negara donor sendiri (Gronemeyer, 1992 dalam Tetiani, 2002). Penerus bangsa telah melupakan pesan dari Presiden Soekarno agar kita mampu Berdikari (”Berdiri di Atas Kaki Sendiri”), sehingga tidak tergantung kepada ”kaki” negara lain. Bergerak secara mandiri untuk melaksanakan pembangunan melupakan pilihan terbaik.

Sementara menurut Rusli (1994) rasio manusia-lahan menjadi semakin besar, sekalipun pemanfaatannya setiap jengkal lahan dipengaruhi oleh perkembangan kebudayaan suatu masyarakat. Rasio manusia lahan adalah perbandingan antara jumlah orang dan luas lahan di suatu daerah. Dalam hubungan ini konsep kuantitatif yang mendapat penggunannya secara meluas adalah kepadatan penduduk. Hal ini terutama karena untuk mengoperasikan konsep kepadatan penduduk secara umum hanya diperlukan data luas wilayah dan jumlah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah bersangkutan. Kepadatan penduduk dapat didefinisikan sebagai jumlah orang per satuan luas lahan (per km, per mil²) di suatu daerah.

Menurut Wiradi (2000) salah satu masalah pembangunan adalah Indonesia yang selama 62 tahun telah merdeka dari cengkraman penjajah kolonial belum mampu melepaskan diri dari bentuk “penjajahan” yang bernama kemiskinan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh kaum petani “lapar tanah”. Masih banyak rakyat yang “lapar tanah” dan kasus sengketa tanah pun bergelimangan di bumi ibu pertiwi. Strategi pembangunan Orde Baru dari awal sudah salah, karena tidak meletakan masalah agraria sebagai basis pembangunan. Agraria hanya dianggap sebagai tanah dan tanah hanya dilihat sebagai faktor produksi khususnya untuk pangan. Maka diambillah kebijakan jalan pintas (by-pass approach), yaitu Revolusi Hijau tanpa Reforma Agraria. Berikut akan disajikan beberapa pendapat yang berkaitan dengan kegagalan pembangunan di Indonesia (lihat Tabel 5).

Tabel 5. Enam Masalah Kunci Pembangunan di Indonesia

No	Item Masalah	Deskripsi	Pendapat
1	Ternoda neoliberalisme	-Pembangunan dipandang sebagai proses imanen di dalam kapitalisme. -Pembangunan harus menghilangkan halangan kapitalisme, yaitu tradisi, monopoli, dan penguasaan oleh intervensi negara. -Mengharapkan terciptanya kondisi kapitalisme liberal (bebas). -Pemerintah harus berada di luar pasar, posisinya hanya sebagai regulator dan penjaga keamanan. -Bias kepada kepentingan ”Raksasa Kapitalisme” Amerika Serikat. Negara berkembang dijadikan sebagai pasar industri. -Pembangunan diimplementasikan ke dalam bentuk proyek-proyek top down, yang berpotensi menimbulkan kebocoran-kebocoran.	Agusta (2006)
2	Masalah kebudayaan pembangunan	-Pembangunan ekonomi melupakan aspek manusia. -Pembangunan membawa kebudayaan tersendiri (yang selalu dianggap baik), dan hal tersebut berusaha disuntikkan kepada kebudayaan masyarakat yang memiliki nilai-nilai lokal. -Pembangunan selalu diasumsikan proses yang harus mengubah suatu kebudayaan tradisional menjadi kebudayaan moderen. -Pengingkaran humanisasi, masyarakat hanya menjadi obyek pembangunan dan harus siap menerima kebudayaan pembangunan. -Jika tidak bersiap menerima pembangunan, maka masyarakat akan tergilas oleh laju pembangunan (menjadi miskin).	Soedjatmoko (1983)
3	Struktural utang luar negeri	-Bantuan tidak bermakna karitatif, namun menjadi alat agar negara miskin mau menyesuaikan dengan kepentingan donor. -Menimbulkan ketergantungan, pada akhirnya donor akan melakukan intervensi terhadap pelaksanaan pembangunan di negara miskin. -Perluasan dari ekspansi gurita-gurita kapitalisme di bawah payung world Bank. -Pasar lokal yang mampu menyerap hasil dalam negeri menjadi sulit berkembang. -Tidak jelas siapa yang ditolong dan siapa yang menolong. Terdapat proporsi (5-10%) untuk membayar konsultasi (tenaga ahli/konsultan) dari negara donor, diambil dari utang.	Tetiani (2002)
4	Kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik dalam negeri	-Lebarnya jurang antara miskin dan kaya, apabila tidak teratasi maka akan menimbulkan ledakan sosial (kerusuhan, keonaran dan chaos). -Terpusatnya kekayaan di sekelompok kecil orang berlangsung terlampau lama. Masa Orde Baru hal ini diperoleh secara tidak adil melalui korupsi, kolusi dan nepotisme. -Pemerintah terlalu mengandalkan pertumbuhan ekonomi secara makro, melalui by pass approach. -Politik dalam negeri yang tidak sehat, adanya pemusatan kekuasaan pada satu partai (Golkarisasi: PNS wajib memilih Golkar).	Kwik Kian Gie (1999)
5	Masalah penduduk, lahan dan pangan	-Terpusatnya penduduk di Pulau Jawa. Karena pembangunan ”berputar” di Pulau Jawa. Sementara di sisi lain seperti Kalimantan dan Papua kepadatan penduduk masih rendah (50 jiwa/km²). -Ledakan penduduk tidak sebanding dengan laju produktivitas pangan (bahaya kelaparan). -Bertambahnya penduduk memerlukan lahan untuk tempat tinggal (konversi lahan).	Rusli (1994)
6	Mandulnya reforma agraria	-Orde Baru memberangus isu-isu tentang keadilan agraria, karena dianggap sebagai jargon komunis (PKI). UUPA 1960 dipeti-eskan. -Eskalasi konflik agraria masyarakat adat dan swasta semakin luas semenjak adanya ijin HPH, HTI, dan HGU. -Sekitar 43% rumah tangga petani desa adalah tuna kisma. -Tumpang-tindih klaim antara hukum adat dan hukum positif .	Wiradi (2000)

3.6. Menggugat Pembangunan

Pembangunan yang sejatinya memberikan suatu dampak positif bagi kota dan desa, ternyata masih menyisakan dampak negatif bagi masyarakat perdesaan. Pembangunan yang terjadi di Indonesia justru bias pada perkotaan, sedangkan desa hanya mendapat sisa pembangunan dari perkotaan, itu pun jika masih tersisa dan ada. Terbukti dari data statistika kemiskinan di Indonesia (lihat Tabel. 2 halaman 15) bahwa jumlah penduduk miskin terbesar berada di wilayah perdesaan yang notabenenya sebagai wilayah penghasil pangan bagi perkotaan. Masa kekinian pembangunan di desa dianggap selalu tertinggal dari pada kota dan desa merupakan sumber kemiskinan, hal tersebut dikuatkan oleh justifikasi dari pemerintah bahwa masyarakat golongan miskin pada tahun 2006 sebagian besar 63,41 persen berada di wilayah perdesaan, hal ini pun tidak jauh berbeda dengan jumlah penduduk miskin mayoritas di perdesaan pada tahun 2007 yaitu sebesar 63,52 persen (Badan Pusat Statistik, 2007).

Sungguh suatu hal yang menyakitkan bagi masyarakat desa, ditengah-tengah pembangunan yang berlangsung, justru di desa terjadi suatu proses pemiskinan yang disebabkan oleh pembangunan itu sendiri. Disinilah letak permasalahan pembangunan, seharusnya pembangunan mampu membuat keadaan menjadi lebih baik, tetapi faktanya akibat dari ketimpangan pembangunan maka wilayah perkotaan saja yang merasakan manfaat dari pembangunan. Kemiskinan di desa menjadi bertambah parah, kota menjadi lebih sejahtera dari pada desa, sedangkan desa menjadi lebih tertinggal dari pada kota. Fenomena inilah yang di sebut oleh Ali (2007) bahwa desa adalah anak tiri pembangunan.

Sebenarnya yang menjadi korban pembangunan bukan hanya desa, kota juga ikut sebagai korban dari ketimpangan pembangunan desa-kota. Kota menjadi “kue” ekonomi dan wilayah yang serba lengkap baik dari fasilitas pendidikan, kesehatan, perbelanjaan, tempat bekerja, dan rekreasi. Sehingga hal ini menyebabkan terjadinya urbanisasi yang menimbulkan permasalahan baru di kota seperti kekumuhan, kemiskinan, kepadatan penduduk dan peningkatan kriminalitas. Menjadi suatu kejelasan bahwa pihak yang bertanggung jawab terhadap hal ini adalah penyelenggara pembangunan yaitu pemerintah pusat maupun daerah.

Memasuki awal tahun 1999 digulirkanlah konsep otonomi daerah dalam pembangunan, guna tercapainya pembangunan yang merata sampai pada tingkat desa. Lahirlah UU No. 22/1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 32/2004 tentang pemerintahan daerah. Angin segar pengakuan terhadap kedaulatan lokal di tingkat desa mulai diakui oleh pemerintah pusat. Posisi tawar desa menjadi lebih meningkat dengan lahirnya BPD atau Bamusdes. Konsep otonomi daerah juga mengandung kelemahan, dimana otonomi (desentralisasi) hanya sampai pada tingkat kabupaten sebagai locus otonomi daerah. Hal ini tidak ubahnya sebagai pemindahan sentralisasi dari pemerintah pusat Republik Indonesia kepada pemerintah kabupaten.

Otonomi daerah menguatkan posisi tawar kabupaten, sedangkan desa tetap berada di bawah kabupaten. Otonomi desa menjadi sebuah kedaulatan semu, modal sosial yang ada di desa seperti semangat gotong-royong sering dimanfaatkan oleh kabupaten untuk menghemat pengeluaran APBD. Jargon “mari bersatu dan gotong royong dalam pembangunan” sering digunakan sebagai alasan mengurangi anggaran pembangunan untuk perdesaan, karena biaya operasional pekerja bisa digantikan oleh gotong-royong.

Sungguh disayangkan otonomi daerah yang seharusnya memberikan keleluasaan bagi daerah (kabupaten) untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya, malah di tunggangi oleh oknum pejabat untuk mencari peluang memperkaya diri sendiri. Semenjak berjalannya otonomi daerah dari tahun 1999 sampai sekarang ini, terjadi fenomena yang menarik yaitu suatu proses “desentralisasi” korupsi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan data statistik kemiskinan (lihat Gambar 3), terlihat bahwa kemiskinan di Indonesia sebagian besar berada di wilayah perdesaan yang notabenenya sebagai wilayah penghasil sumber pangan bagi wilayah perkotaan. Ketimpangan pembangunan desa-kota menjadikan desa sebagai wilayah yang tertinggal dan miskin (Sajogyo, 1982; Soemardjan, 1997; Ali, 2007). Desa menjadi wilayah miskin, karena pembangunan lebih berpihak kepada kepentingan kota (sebagai pusat ibu kota/peradaban). Peningkatan jumlah penduduk miskin tertinggi selama periode tahun 1976-2007, terjadi pada tahun 1998 (lihat Gambar.3). Hal ini dikarenakan Indonesia mengalami guncangan politik dalam proses pelengseran Presiden Soeharto pada Mei 1998, yang pada akhirnya mengguncang perekonomian Republik Indonesia.

Gambar 3. Kurva Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia dari tahun 1976 s/d 2007

Kemiskinan yang terjadi di perdesaan Indonesia, disebabkan karena perkara struktural yang terjadi dalam pembangunan. Sejatinya pembangunan merupakan suatu proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik, tetapi justru karena pembangunan bias pada wilayah perkotaan, menyebabkan desa mengalami ketertinggalan pembangunan. Berdasarkan kajian kritis terhadap pembangunan, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia yaitu ternoda neoliberalisme (Agusta, 2006); benturan kebudayaan pembangunan dengan kebudayaan lokal masyarakat (Soedjatmoko, 1983); struktural utang luar negeri (Tetiani, 2002); kesenjangan sosial, ekonomi dan politik dalam negeri (Kwik Kian Gie, 1999); kependudukan, lahan dan pangan (Rusli, 1994); ketidakadilan agraria (Wiradi, 2000).

Dialektika politik desentralisasi dalam era otonomi daerah menjadikan desa memiliki kedaulatan lokal dengan lahirnya UU No. 22/1999 tentang pemerintahan daerah sebagai kritik terhadap UU No. 5/1979 yang terkesan terlalu sentralistik. Namun belum genap lima tahun UU No. 22/1999 difungsikan, pemerintah Megawati Soekarno Putri melakukan penyempurnaan yang sebenarnya lebih mengarah kepada penggantian terhadap UU No. 22/1999 dengan alasan demi menjaga keutuhan nasional. Keluarnya UU No. 32/2004 tentang pemerintahan daerah yang berkedudukan menggantikan UU No. 22/1999. Menurut Eko et. al. (2005) bahwa lahirnya UU No.32/2004 merepresentasikan upaya-upaya untuk mengembalikan bentuk sentralisasi pemerintahan, hal ini terlihat dari meningkatnya posisi tawar kabupaten/kota/kota sebagai locus dari pelaksanaan otonomi daerah. Kewenangan untuk mengatur pemerintahan sendiri hanya sampai pada tingkat kabupaten/kota saja, sedangkan penyelenggaraan pemerintahan desa masih berada di bawah ”bayang-bayang” pihak supra desa dalam hal ini kabupaten/kota, karena tugas-tugas yang akan diemban oleh desa diatur oleh peraturan daerah yang ditetapkan oleh bupati bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/kota.

Otonomi desa yang diterjemahkan oleh kabupaten/kota/kota memiliki makna bahwa kemandirian desa yang ditopang dengan swadaya dan gotong royong-masyarakat setempat untuk melaksanakan fungsi pembiayaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan desa merupakan suatu upaya untuk memandirikan desa. Inilah yang memberangus hak desa untuk mendapat dana perimbangan, jelas sifat eksploitatif terhadap swadaya desa terlihat di sini yang menciptakan keadilan terhadap desa. Swadaya dan gotong-royong memang merupakan kekuatan modal sosial di tingkat lokal desa, dan sebagai ikon untuk mendidik mental mandiri warga desa. Tetapi dalam konteks relasi antara desa dan pemerintah supra desa (kabupaten/kota/kota), swadaya justru menjadi bahan ekspliotasi yang mematikan desa. Pemerintah merasa tidak perlu membuat anggaran yang respronsif untuk desa karena desa sudah mempunyai swadaya dan gotong-royongnya. Bahkan swadaya dan gotong-royong (yang sebenarnya modal sosial) diklaim dengan uang (modal material) dan pemerintah kabupaten/kota mengkalim pula pembangunan yang dijalankan membuahkan sebuah sukses besar karena telah berhasil menggalang ”kekuatan” masyarakat desa (Eko et. al., 2005).

Pembangunan yang timpang dipastikan sebagai salah satu penyebab dari kemiskinan yang terjadi di perdesaan. Jelas pembangunan yang bias pada wilayah perkotaan akan menimbulkan jurang pemisah kesejahteraan antara wilayah yang didatangi dan tidak didatangi oleh pembangunan. Sungguh ironis, di desalah sumber-sumber pangan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia, namun di desa pula terdapat kemiskinan yang melilit para ”pejuang pangan” bagi Bangsa Indonesia.

Budaya pembangunan yang bias pada ideologi kapitalisme, berusaha diinternalisasi ke dalam sistem sosial masyarakat perdesaan. Padahal menurut Chamber (1987) Masyarakat desa (orang dalam) bukanlah masyarakat yang diibaratkan seperti ”kertas putih” yang kemudian agen pembangunan (orang luar) merupakan pihak yang seakan-akan berhak mencoretkan ”tinta pembangunan” di tubuh masyarakat desa. Pembangunan yang datang kepada masyarakat desa harus mampu berasimilasi dengan kebudayaan masyarakat desa (lokal) setempat.

4.2. Kerangka Analisis: Sebuah Sintesis Pemikiran

Pembangunan memiliki arti ”menjadikan lebih baik”, atau ”general improvement in the standard of living”. Konteks pembangunan di Indonesia dalam penerapannya secara garis besar terbagi ke dalam dua wilayah yaitu perkotaan dan perdesaan. Ketika pembangunan di perkotaan dan perdesaan mampu mensejahterakan masyarakat, maka pembangunan sudah barang tentu berhasil.

Kondisi ideal dalam pembangunan seperti yang telah dijelaskan di atas sejatinya mampu memberikan suatu kesejahteraan bagi masyarakat. Justru yang terjadi adalah sebaliknya, berdasarkan analisis data pada bab sebelumnya, dapat dilihat bahwa pembangunan tidaklah ”netral”, melainkan memiliki ideologinya sendiri (tergantung dari siapa yang mengampu pembangunan). Gagasan pembangunan dalam arti ekonomi-politik, mulai muncul pada tanggal 20 Januari 1949, saat Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman, mengumumkan kebijakan luar negerinya untuk menjawab penolakan negara-negara dunia ketiga terhadap kapitalisme dan sekaligus jawaban ideologis terhadap Uni Soviet. Terlihat, bahwa pembangunan dilontarkan sebagai upaya Amerika Serikat untuk menghadapi perang dingin, yaitu membendung sosialisme dan komunisme di Dunia Ketiga. Ketika perang dingin usai, maka pembangunan pun seharusnya usai dengan sendirinya, namun, faktanya gagasan pembangunan bersama-sama dengan modernisasi menjadi pilar utama kebijakan bantuan dan politik luar negeri Amerika Serikat yang dipayungi oleh Foreign Assistance Act of 1966. Salah satu bentuk tanggung jawab pembangunan yang diusung Amerika Serikat adalah Program Marshall Plan dengan menyebarkan banyak bantuan ke negara-negara sedang berkembang. Fenomena bantuan lahir sejalan dengan berkembangnya era pembangunan di dunia yang menggejala semenjak berakhirnya Perang Dunia II.

Permasalahan-permasalahan ternyata muncul di dalam pelaksanaan pembangunan itu sendiri, masalah pembangunan diantaranya kesenjangan sosial-ekonomi-politik dalam negeri, kependudukan-pangan dan lahan, struktural utang luar negeri, ternoda neoliberalisme, masalah budaya, dan ”mandulnya” reforma agraria. Permasalahan ini berdampak kepada ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia, yang menjadikan kota sebagai locus pembangunan. Posisi desa menjadi ”anak tiri” yang selalu kalah, dipinggirkan, dan jarang ”disentuh” oleh pembangunan jika dibandingkan dengan kota.

Otonomi daerah yang dilaksanakan dengan berawal pada UU No.22/1999, diganti dengan UU No.32/2004 yang terkesan mengembalikan sentralisasi di tubuh pembangungan. Otonomi tidak sampai ke tingkat desa, yang ada hanya memindahkan sentralisasi dari pemerintah pusat ke pemerintah tingkat kabupaten/kota. Desa masih berada di bawah bayang-bayang kabupaten/kota dalam menentukan pembangunan terkait dengan dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pembangunan di desa menjadi tertinggal daripada pembangunan di kota. Bahkan secara formal dalam program penanggulangan kemiskinan, kesamaan sikap komponen negara yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat sudah terekam dalam Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan. Basis hak-hak (asasi) orang miskin menjadi inti persetujuan. Masalahnya, jalan menuju persetujuan abadi belum terbayang, karena masing-masing pihak menonjolkan peran eksklusif yang terkait kepentingannya. Sehingga ada jastifikasi dari pemerintah bahwa di desalah terdapat sebagaian besar (63,52%) penduduk miskin di Indonesia bermukim. Dikotomi desa-kota merupakan salah satu penyebab kemiskinan yang diderita oleh desa (lihat Gambar 4).

Ketimpangan

Dalam Pelaksanaan Pembangunan

Gambar 4. Kerangka Analisis

4.3. Pertanyaan Penelitian Lanjutan

Berdasarkan analisis dan sintesis yang telah dilakukan, suatu fenomena yang aneh terekam secara jelas, justru di dalam pembangunan yang sejatinya membawa perubahan menuju ke arah yang lebih baik telah terjadi proses pemiskinan yang disebabkan oleh pembangunan itu sendiri. Dialektika dalam politik desentralisasi di Indonesia telah mengantarkan lahirnya UU No. 32/2004 tentang pemerintahan daerah. Sungguh disayangkan, otonomi hanya sampai pada tingkat kabupaten/kota/kota (sebagai locus otonomi), sedangkan desa masih berada di bawah bayang-bayang pihak supra desa (kabupaten/kota/kota). Berbagai permasalahan pembangunan dan ketimpangan dalam kontestasi pembangunan menyebabkan dikotomi pembangunan desa-kota, bisa jadi pembangunan berhasil mensejahterakan kota, namun dengan sejahtera di satu sisi saja (kota) maka menyebabkan ketidak-sejahteraan di sisi yang lain (desa), oleh karena itu pembangunan harus mampu mensejahterakan kedua sisinya (desa dan kota).

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, pertanyaan penelitian selanjutnya yang relevan dan menarik untuk dikaji adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Sejauhmana kebijakan otonomi daerah berpihak pada upaya penyelesaiaan masalah-masalah kemiskinan di perdesaan?

2. Sejauhmana program penanggulangan kemiskinan di desa yang akan diteliti memuat upaya penyelesaiaan masalah-masalah kemiskinan di perdesaan tersebut?

3. Bagaimana konstruksi kemiskinan di perdesaan yang akan diteliti?

4. Sejauhmana orang miskin di desa yang akan diteliti menemukan jalan untuk membebaskan diri dari kemiskinan di tengah dikotomi desa-kota?

DAFTAR PUSTAKA

Agusta, Ivanovich. 2003. Metode Evaluasi Program Pemberdayaan. Mimbar Sosek, Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Volume: 16 No. 3, April 2003. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor.

Agusta, Ivanovich. 2006a. Kemiskinan dan Kebijakan. Di dalam Kompas, Edisi 22 Agustus 2006.

Agusta, Ivanovich. 2006b. Hak Orang Miskin?. Di dalam Kompas, Edisi 26 September 2006.

Ali, Madekhan. 2007. Orang Desa Anak Tiri Perubahan. Averroes Press. Malang.

Badan Pusat Statistik. 2006. Berita Resmi Statistik: Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2005-2006. No. 47/ IX, 1 September 2006. Badan Pusat Statistik. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2007. Berita Resmi Statistik: Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2006-2007. No. 38/07/Th. X, 2 Juli 2007. Badan Pusat Statistik. Jakarta.

Boeke, J. H. 1953. Memperkenalkan Teori Ekonomi Ganda. Terjemahan dari: Economic Policy of Dual Societies as Exemplified. Di dalam Sajogyo (eds). Bunga Rampai Perekonomian Desa. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Budiman, Arif. 1996. Teori Negara: Negara, Kekuatan dan Ideologi. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Chambers, Robert. 1987. Pembangunan Desa: Mulai Dari Belakang. Terjemahan dari: Rural Development Putting The Last First. LP3ES. Jakarta.

Eko, Sutoro. et. al., 2005. Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa. IRE Press. Yogyakarta.

Geertz, Clifford. 1983. Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia. Terjemahan dari: Agriculture Involution. Bharata. Jakarta.

Hendayana, Rachmat. 2003. Mobilisasi Petani Miskin di Wilayah Agroekosistem Marjinal Melalui Wahana Kelompok Usaha Bersama Menuju Kemandirian. Makalah Working Paper. Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BP2TP). Bogor. (Tidak dipublikasi).

Kartasasmita, Ginandjar. 1996. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Cidesindo. Jakarta.

Kwik Kian Gie, 1999. Kesenjangan Sosial, Ekonomi dan Politik. Di dalam Demokratisasi dan Otonomi: Mencegah Disintegrasi Bangsa. PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta.

Nurrochmat, D. R., dan Heru Purwandari, 2006. Politik Desentralisasi dan Pemerintahan Desa. Project Working Paper Series No. 03. Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan-LPPM IPB bekerjasama dengan Kemitraan bagi Pembangunan Tata Pemerintahan di Indonesia-UNDP. Bogor.

Prawironegoro, Darsono. 2006. Karl Marx: Ekonomi Politik dan Aksi-Revolusi. Diadit Media. Jakarta.

Rusli, Said. 1994. Pengantar Ilmu Kependudukan. LP3ES. Jakarta.

Sajogyo, eds. 1982. Bunga Rampai Perekonomian Desa. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Soedjatmoko. 1983. Dimensi Manusia dalam Pembangunan: Pilihan Karangan. LP3ES. Jakarta.

Soemardjan, Selo. 1997. Kemiskinan (Suatu Pandangan Sosiologi). Jurnal Sosiologi Indonesia No. 2. Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI) Pusat. Jakarta.

Suparlan, Parsudi. 1993. Kemiskinan Di Perkotaan: Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Syahyuti. 2006. 30 Konsep Penting Dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian. PT. Bina Rena Pariwara. Jakarta.

Tauchid, Mochammad. 1952. Masalah Agraia Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat. Bagian Pertama. Tjakrawala. Jakarta.

Tetiani, Ani. 2002. Masalah Struktural Utang Luar Negeri untuk Proyek Pembangunan Desa. Mimbar Sosek, Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Volume: 15 No. 1, April 2002. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. 2005. Kemiskinan di Indonesia: Perkembangan Data dan Informasi Mutakhir. Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Republik Indonesia.

Wiradi, Gunawan. 2000. Reforma Agraria: Perjalanan Yang Belum Berakhir. Insist Press. Yogyakarta.

[1] Sebagai wujud gerakan bersama dalam mengatasi kemiskinan dan mencapai tujuan pembangunan milenium (MDGs), Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) telah disusun. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai target penurunan jumlah penduduk miskin secara nasional pada tahun 2015 menjadi sebesar 7,2 persen.

[2] Di dalam UU No. 32/ 2004 Pasal 208, dinyatakan bahwa tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan perda berdasarkan peraturan pemerintah.----Sebagaimana kita ketahui bahwa perda tidak ditetapkan di tingkat desa, melainkan di tingkat provinsi/ kabupaten/ kota---tugas dan kewajiban kepala desa masih diinterpensi oleh pihak supra-desa yang menunggangi perda.

[3] Budiman (1996), ada beberapa tipe negara didasarkan atas keberpihakan kekuasaannya, yaitu negara adalah alat kelas dominan (borjuis), negara adalah alat setiap kelompok masyarakat, negara adalah lembaga di atas masyarakat. Negara adalah alat kekuatan kelas dominan maksudnya adalah keberpihakan negara hanya pada para pemilik modal dan kaum bangsawan. Negara sebagai alat setiap kelompok maksudnya adalah negara menjadi alat bagi masyarakat, negara tidak menjadi representasi dari kelas tertentu melainkan seluruh masyarakat. Konsep negara seperti ini banyak dikemukakan oleh kaum pluralis. Sedangkan negara sebagai lembaga di atas masyarakat, maksudnya adalah negara merupakan institusi yang otonom, yang tidak menjadi alat dari siapa/ kelompok/ golongan manapun.

[4] Pemikiran J. H. Boeke (1953) ”Teori Ekonomi Ganda” dalam Sajogyo (1982), bahwa terjadi dualistik ekonomi, yaitu pra kapitalis dan kapitalis. Di Indonesia, kota diidentikkan sebagai ekonomi kapitalis, sedangkan desa pra-kapitalis serta tertinggal/ terbelakang dari pada kota.

[5] Selo Soemardjan, 1997. Kemiskinan (Suatu Pandangan Sosiologi). Jurnal Sosiologi Indonesia.No. 2. ISI Pusat. Jakarta.

[6] Rachmat Hendayana, 2003. Mobilisasi Petani Miskin di Wilayah Agroekosistem Marjinal Melalui Wahana Kelompok Usaha Bersama Menuju Kemandirian. Makalah Working Paper. Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BP2TP). Bogor. (Tidak dipublikasi).

[7] Ginandjar Kartasasmita, 1996. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. CIDESINDO. Jakarta.

[8] Soedjatmoko, 1983. Dimensi Manusia dalam Pembangunan: Pilihan Karangan. LP3ES. Jakarta.

[9] Parsudi Suparlan, 1993. Kemiskinan Di Perkotaan: Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

[10] Madekhan Ali, 2007. Orang Desa Anak Tiri Perubahan. Averroes Press. Malang.

[11]Robert Chambers, 1987. Pembangunan Desa: Mulai Dari Belakang. Terjemahan dari: Rural Development Putting The Last First. LP3ES. Jakarta.

[12] Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. 2005. Kemiskinan di Indonesia: Perkembangan Data dan Informasi Mutakhir. Kantor Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Republik Indonesia.

[13] Komisi Penanggulangan Kemiskinan. 2004. Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan. Kantor Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Republik Indonesia.

[14] Syahyuti, 2006. 30 Konsep Penting Dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian. PT. Bina Rena Pariwara. Jakarta.

[15] Hal ini yang kemudian menjadi landasan lahirnya modernisasi dalam konsep pembangunan. Jika ingin berhasil maka pembangunan harus mampu menggeser masayarakat dari tradisional ke modern (industrialisasi).

[16]Rasionalitas sebagai norma perilaku yang dominan.

[17] Pengkritik yang terkemuka dalam hal ini adalah Amartya Sen (seorang pemenang nobel ekonomi tahun 1988). Ia menyatakan bahwa pembangunan sarat dengan cucuran darah, keringat, dan air mata, serta identik dengan kekejaman, juga pemborosan sumberdaya highly inefficient. Permasalahan ini salah satunya berasal dari fenomena state monopoly capitalism, karena terlalu besarnya peranan negara dalam modernisasi dan pembangunan.

[18]Ivanovich Agusta, 2006. Kemiskinan dan Kebijakan. Di dalam Kompas, Edisi 22 Agustus 2006.

[19] Soedjatmoko. op cit

[20]Ani Tetiani, 2002. Masalah Struktural Utang Luar Negeri untuk Proyek Pembangunan Desa. Mimbar Sosek, Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Volume: 15 No. 1, April 2002. Fakultas Pertanian.Institut Pertanian Bogor.

[21] Misalnya tercantum dalam dokumen Asian Development Bank (ADB) 2000. Loan Classification System Conforming to the Poverty Reduction Strategy. ADB. The Philippines.

[22] Kwik Kian Gie, 1999. Kesenjangan Sosial, Ekonomi dan Politik. Di dalam Demokratisasi dan Otonomi: Mencegah Disintegrasi Bangsa. PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta.

[23] Said Rusli, 1994. Pengantar Ilmu Kependudukan. LP3ES. Jakarta.

[24]Gunawan Wiradi, 2000. Reforma Agraria: Perjalanan Yang Belum Berakhir. Insist Press. Yogyakarta.

[25] Dodik R. Nurrochmat dan Heru Purwandari, 2006. Politik Desentralisasi dan Pemerintahan Desa. Project Working Paper Series No. 03. Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan-LPPM IPB bekerjasama dengan Kemitraan bagi Pembangunan Tata Pemerintahan di Indonesia-UNDP. Bogor.

[26] Ibid

[27] Sutoro Eko. et. al., 2005. Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa. IRE Press. Yogyakarta.

DIALEKTIKA KONFLIK TENURIAL PENGELOLAAN KEKAYAAN AGRARIA HUTAN ANTARA MASYARAKAT LOKAL DAN SWASTA

2007-09-07T09:25:00.000-07:00

(Studi Kasus: Desa Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur)

Oleh: Bayu E. Yulian; (Di bawah asuhan: Ir. Ivanovich Agusta, M.Si)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Kutai Kartanegara adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang kaya akan sumberdaya alamnya. Sebagian besar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara berupa hutan dengan luas 21.858,237 Ha atau 71,15% dari total luas daratan seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Dinas Kehutanan Kutai Kartanegara, 2002). Pembangunan yang diterapkan di Kutai Kartanegara dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) selain memanfaatkan hasil-hasil tambang juga bertumpu kepada pemanfaatan sumberdaya hutan melalui skala industri besar. Berbagai jenis hak penguasaan terhadap hutan seperti Hak Penguasaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Indutri (HTI) dan Hak Guna Usaha (HGU) merupakan contoh dari unsur regulasi yang memberikan dukungan bagi pengelolaan sumberdaya hutan berskala besar dan sekaligus sebagai gambaran dari implementasi politik hukum penguasaan sumberdaya agraria (hutan) oleh negara (Wiradi, 2000).
Masyarakat lokal dalam konteks ini adalah Suku Dayak Bentian, menjadikan hutan sebagai tempat hidup. Mereka sangat bergantung kepada hasil-hasil hutan, seperti kayu bakar, binatang buruan, dan sumber mata air hutan. Selain itu fungsi sosial hutan bagi masyarakat Suku Dayak Bentian, merupakan tempat perwujudan sistem sosial kemasyarakatan dan sebagai tempat melangsungkan upacara ritual pemujaan terhadap arwah leluhur yang dipercaya oleh Suku Dayak Bentian memberi kehidupan kepada mereka. Implikasinya terjadi pertentangan kepentingan dalam pengelolaan hutan karena pengelolaan kehutanan berskala besar memusatkan pada peningkatan produktivitas dalam memproduksi hasil hutan dan pemberian izin HGU, HPH, HTI kepada swasta (industri besar) mengabaikan keberdanaan kepentingan Suku Dayak Bentian terhadap hutan tersebut dengan tidak melibatkan Suku Dayak Bentian dalam proses pengambilan keputusan kelola hutan. Tidak ada pertimbangan terlebih dahulu dari pemerintah untuk melakukan pengaturan tata ruang dan penataan struktur agraria yang adil dan seimbang, khususnya dengan masyarakat lokal di sekitar hutan mengingat akar keabsahannya secara historis begitu panjang (Suhendar, 1997).

1.1.1. Konflik Pengelolaan Hutan: Konflik Agraria
Menurut Hoult (1969) dalam Wiradi (2000) bahwa konflik agraria sebagai suatu proses interaksi antara dua (atau lebih) orang atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas obyek yang sama, yaitu tanah dan hasil-hasil lain yang berkaitan dengan tanah seperti air, tanaman, tambang, perhutanan dan juga udara yang berada di atas tanah bersangkutan. Pada tahapan saling berlomba untuk mendahului mencapai/ memiliki obyek itu, sifatnya masih dalam persaingan, tetapi pada saat saling berhadapan untuk menghadang lawan terjadilah suatu hubungan yang asimetris dan lebih dikenal dengan istilah konflik. Menurut Pelzer (1990) konflik adalah bentuk ekstrim dan keras dari persaingan dalam kehidupan sosial masyarakat.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan yang asimetris telah memunculkan ketimpangan aksesibiltas terhadap pemanfaatan sumberdaya agraria. Swasta dengan kepentingan peningkatan produktivitas hasil-hasil hutan seperti plywood, kayu balok, sirap[1], dan bubur kertas guna maksimalisasi keuntungan dalam dunia bisnis industri sedangkan masyarakat lokal dengan kepentingan untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan mempertahankan warisan nenek moyang.
Masyarakat lokal menghadapi masalah sosial perebutan sumberdaya agraria dalam hal ini adalah hutan. Ada dua permasalahan yang terkait dengan konteks disintegrasi sosial tersebut, yaitu:
1. Masalah Historis
Berkaitan dengan konflik sosial, berupa krisis ketika konflik-konflik agraria masa lalu tertinggal dan belum terselesaikan. Pengakuan terhadap kepemilikan sumberdaya agraria masyarakat lokal hanya berdasarkan warisan turun temurun dari nenek moyang mereka. Tidak adanya sertifikat penguasaan tanah yang secara resmi dibuat oleh negara (Badan Pertanahan Nasional/BPN) yang secara hukum merupakan lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat tanah di Indonesia.
2. Masalah Kekinian
Berkaitan dengan kondisi struktural. Ketidakberdayaan masyarakat lokal mempertahankan hak atas pengelolaan hutan karena peraturan yang dibuat oleh negara. Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kekuasaan penuh terhadap seluruh kekayaan alam yang ada di wilayah teritorial Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 (hasil amandemen ke IV) berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

1.1.2 Penyebab Konflik Pengelolaan Sumberdaya Hutan
Ada tiga hal yang merupakan penyebab dari konflik pengelolaan sumberdaya hutan di atas, yaitu 1) sumberdaya, 2) pengakuan dan 3) kekuasaan. Meskipun akar konflik itu terlihat bebeda satu dengan yang lain, pada dasarnya ada kesamaan yaitu isu kebutuhan yang tidak terpenuhi dan tidak terakomodasinya kepentingan mayoritas dan minoritas (Haris dan Reilly, 2000). Menurut Sitorus (2002) bahwa pengelolaan sumberdaya agraria termasuk di dalamnya hutan, pada dasarnya melibatkan tiga stakeholders, yaitu negara, rakyat dan swasta. Ketiga stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya agraria tidak hanya terlibat pada konteks hubungan teknis, namun terlibat secara gradual dalam konteks hubungan sosio-agraria, yaitu pumpunan inter-relasi sosial diantara setiap stakeholders. Namun, hubungan dalam pengelolaan sumberdaya hutan antara pemangku kepentingan yaitu negara, rakyat dan swasta di Indonesia, berwujud pada kuatnya intervensi negara dalam pemberian hak kepada perusahaan (swasta) untuk melakukan eksploitasi sumberdaya hutan (Fauzi, 1999).
Menurut Sardjono (2001) bahwa paradigma pengelolaan hutan dalam sudut pandang produksi di Indonesia masa lalu, baik sebelum dan selama Orde Baru, tidak bisa dilepaskan dari dua faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah di bidang kehutanan, yaitu pengaruh historis masa kolonialisme dan dorongan pembangunan ekonomi.
Potret pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia cenderung bersifat komersial (Marzali, 2002). Variabel atau indikator keberhasilan pemanfaatan hutan adalah pertumbuhan ekonomi. Secara sederhana konseptualisasi dari pertumbuhan ekonomi sebagai indikator keberhasilannya adalah kuantitas (jumlah) dari sumberdaya hutan yang dimanfaatkan dan mampu memberi sumbangan terhadap Gross National Product (GNP). Sehingga praktek eksploitasi sumberdaya hutan dianggap sah dalam sudut pandang ekonomi.
Pada penjelasan sebelumnya, di Indonesia posisi negara (pemerintah) ditempatkan sebagai pihak yang mempunyai peranan penting. Negara menjadi institusi yang secara legal mempunyai kekuasaan dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan keamanan. Menurut Budiman (1996) ada beberapa tipe negara didasarkan atas keberpihakan kekuasaannya[2], yaitu negara adalah alat kelas dominan (borjuis), negara adalah alat setiap kelompok masyarakat, negara adalah lembaga di atas masyarakat. Negara adalah alat kekuatan kelas dominan maksudnya adalah keberpihakan negara hanya pada para pemilik modal dan kaum bangsawan. Negara sebagai alat setiap kelompok maksudnya adalah negara menjadi alat bagi masyarakat, negara tidak menjadi representasi dari kelas tertentu melainkan seluruh masyarakat. Konsep negara seperti ini banyak dikemukakan oleh kaum pluralis (Budiman, 1996). Sedangkan negara sebagai lembaga di atas masyarakat, maksudnya adalah negara merupakan institusi yang otonom, yang tidak menjadi alat dari siapa/ kelompok/ golongan manapun.
Komersialisasi dan dominasi negara dalam pengelolaan hutan di Indonesia, menempatkan masyarakat lokal sebagai “korban”. Masyarakat lokal semakin terbatas aksesnya terhadap hutan yang menyebakan terjadinya marjinalisasi masyarakat lokal di sekitar hutan (Wenban-Smith, 2001 dalam Wulan, et. al., 2004). Marjinalisasi terhadap masyarakat lokal yang dibentengi oleh komersialisasi dan dominasi negara, membuat swasta lebih mempunyai akses terhadap terhadap pengelolaan sumberdaya hutan dari pada masyarakat lokal. Melalui Undang Undang No. 21 Tahun 1970, bahwa pengurusan hutan dan pengusahaan hutan diwujudkan dalam bentuk HPH. Padahal Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 Pasal 3[3] telah mengakui adanya penghargaan terhadap komunitas hutan yang hidupnya bertalian dengan sumberdaya agraria melalui pengelolaan hutan dengan hukum adat setempat selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
Pada sisi lain, lahirnya Undang-Undang Kehutanan yang melegalkan HPH dimiliki oleh swasta, memunculkan dua isyu penting terkait dengan pengelolaan hutan di Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu: 1) di aras makro terjadi perebutan ruang antara sektor kehutanan dan sektor non-kehutanan dan 2) di aras mikro terjadi perebutan akses pemanfaatan atas lahan dan hasil hutan antara swasta pemegang HPH dengan masyarakat lokal. Hal ini yang menyebabkan posisi hukum adat antara ada dan tiada[4].

1.1.3 Konflik Tenurial Kekayan Agraria Hutan di Aras Lokal
Pada tingkat komunitas lokal, pengakuan dalam bentuk klaim tenurial dan tuntutan atas obyek agraria hutan bagi Suku Dayak Bentian didasarkan dari hasil warisan nenek moyang secara turun temurun, sistem sosial kemasyarakatannya memiliki kelembagaan yang bernama Sempekat Jato Rempangan dan pimpin oleh seorang Loir Botor Dingit[5]. Pengakuan hak kelola atas hutan bagi masyarakat Suku Dayak Bentian disahkan oleh Loir Botor Dingit yang didasarkan pada hukum adat setempat. Dipihak lain PT. IHM mendapatkan HPH dan HTI dari pemerintah melalui SK Menhut No. 320/Kpts-II/1988, yang didasarkan pada UU No. 21 Tahun 1970 sebagaimana telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya. Hal ini menjadi pertentangan kepentingan antara Suku Dayak Bentian dengan PT. Itci Hutama Manunggal (IHM) yang masing-masing pihak mempunyai dasar pemilikan dan kepentingan.
Menurut Geertz (1963) dalam Vargas (1985) mengatakan bahwa kedatangan investor asing ke Indonesia akan membawa sistem produksi sumberdaya hutan ke era modernis tetapi tidak membawa serta masyarakat lokal. Hal ini dapat dimengerti karena masyarakat lokal tidak dipersiapkan terlebih dahulu untuk menerima modernisasi dan mampu memanfaatkan peluang kerja terkait dengan usaha kehutanan tersebut.
Pemberian hak penguasaan pada kawasan hutan di wilayah adat masyarakat Suku Dayak Bentian kepada PT. IHM dan kemudian diikuti dengan penetapan fungsi kawasan hutan tanam industri (HTI), pada prakteknya telah mengurangi ruang gerak dan akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan. Pihak perusahaan segera melakukan penapalan batas dan memberi tanda berupa patok disetiap wilayah hutan kekuasaanya. Tanah yang menjadi kuburan tempat nenek moyang mereka terancam digusur oleh perusahaan dan lokasi tempat mereka melakukan ritual pemujaan dewa pun sudah tidak dapat digunakan lagi karena telah dibangun perumahan[6] oleh pihak perusahaan. Dari informasi Polisi Kehutanan setempat, pernah terjadi dua kali bentrok antara masyarakat dengan perusahaan pada tahun 2002 dan 2003. Masyarakat Suku Dayak Bentian tidak menyetujui hadirnya PT. IHM di hutan adat mereka, ada enam hal yang menjadi isyu-isyu[7] perjuangan masyarakat adat, yaitu:
1. Perusahaan dan pemerintah harus mengakui tanah adat.
2. Tanah adat yang dikuasai perusahaan harus dikembalikan pada masyarakat adat.
3. Perusahaan harus membayar denda adat.
4. Perusahaan harus dikenakan sanksi pidana, perdata, dan administratif.
5. Perusahaan harus dipindahkan dan dicabut haknya dari tanah adat.
6. Tanah adat harus tidak boleh diganggu oleh siapa pun.

1.2 Perumusan Masalah
Sesuai dengan latar belakang di atas, bahwa konflik agraria yang terjadi adalah konflik kepentingan terhadap pengelolaan hutan antara Suku Dayak Bentian dengan PT. IHM. Pemerintah (negara) sebagai penguasa atas hutan telah memberi hak kepada PT. IHM untuk mengelola hutan dengan izin HPH dan HTI tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat Suku Dayak Bentian terhadap hutan sebagai tempat menggantungkan hidup dan melekatnya sistem sosial masyarakat Suku Dayak Bentian.
Oleh karena itu diperlukan suatu pemetaan permasalahan guna mempermudah mengkaji persoalan konflik, karena masalah konflik tenurial pengelolaan sumberdaya hutan yang bertalian dengan kepentingan negara, rakyat dan swasta sangat rumit dan menyentuh aspek hukum dan konstruksi sosial budaya di Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:
Bagaimana bentuk-bentuk perbedaan kebijakan antara hukum adat setempat, hukum pemerintah daerah dan pemerintah pusat (negara) dalam tata kelola kekayaan agraria hutan di Desa Sungai Payang?
Bagaimana bentuk-bentuk perlawanan Suku Dayak Bentian dalam memperjuangkan hak-hak adat terhadap hutan di Desa Sungai Payang?
Bagaimana eskalasi konflik yang terjadi antara Masyarakat Adat Suku Dayak Bentian dan PT. IHM di Desa Sungai Payang?

1.3 Tujuan Penelitian
Memahami dan memetakan bentuk-bentuk perbedaan kebijakan antara hukum adat setempat, hukum pemerintah daerah dan pemerintah pusat (negara) dalam tata kelola kekayaan agraria hutan di Desa Sungai Payang.
Memahami dan menganalisis bentuk-bentuk perlawanan Suku Dayak Bentian dalam memperjuangkan hak-hak adat terhadap hutan di Desa Sungai Payang.
Memahami eskalasi konflik yang terjadi antara PT. IHM dan Masyarakat Adat Suku Dayak Bentian di Desa Sungai Payang.

1.4 Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu: Pertama, bagi pemerintah sebagai auto-kritik terhadap kebijakan yang diputuskan pemerintah daerah dan pusat terkait dengan pemberian HPH dan HTI kepada perusahaan tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat lokal dan bahan pertimbangan terhadap penentuan kebijakan yang bertalian dengan pengeloaan sumberdaya hutan selanjutnya. Diharapkan agar kebijakan pemerintah dapat memihak kepada rakyat. Kedua, bagi masyarakat membantu dalam proses advokasi dan perjuangan masyarakat Suku Dayak Bentian dalam mengkritisi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan hutan yang cenderung memihak kepada kepentingan perusahaan (swasta). Hal ini merupakan proses penyadaran melalui pendidikan kritis terhadap masyarakat Suku Dayak Bentian, sehingga mereka mengerti dan sadar akan ketimpangan yang terjadi dalam pengelolaan hutan di Desa Payang Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.5 Hipotesis Pengarah
Hukum adat merupakan suatu aturan yang dibuat oleh masyarakat adat setempat. Penetapan hukum adat dalam masyarakat Suku Dayak Bentian dilakukan dalam musyawarah adat Sempekat Jato Rempangan yang dipimpin oleh seorang Loir Botor Dingit. Pemilikan hak kelola atas hutan bagi masyarakat Suku Dayak Bentian diatur dalam hukum adat yang diakui secara kolektif oleh masyarakat Suku Dayak Bentian yang biasanya tidak tertulis. Berbeda halnya dengan hukum pemerintah (pusat dan daerah) yang merupakan hukum yang berlandaskan atas UUD 1945. Hukum yang dibuat oleh pemerintah ditetapkan DPR/DPRD sebagai pihak legislatif dan bersama-sama dengan pemerintah (eksekutif) dan tertulis dalam lembaran negara. Hukum adat dan hukum pemerintah memilki bentuk kebijakan yang berbeda dalam kenyataannya di lapangan. Pemerintah (negara) memiliki dominasi yang lebih besar daripada masyarakat lokal yang notabenenya adalah penghuni hutan dengan hukum adatnya. Hukum adat Suku Dayak Bentian tidak diakui oleh pemerintah daerah/pusat karena dianggap bertentangan dengan kepentingan pembangunan nasional.
Masyarakat Suku Dayak Bentian yang hidup dengan berlandaskan hukum adatnya, merasa bahwa kehidupan mereka semakin termarjinalkan. Hukum ala pemerintah telah mengesahkan masuknya PT. IHM ke hutan yang menjadi tempat tinggal mereka. Pemberian HPH dan HTI dari pemerintah tanpa melibatkan masyarakat Suku Dayak Bentian kepada PT. IHM merupakan sebuah bentuk pengingkaran terhadap hak-hak masyarakat adat. Merasa bahwa kehidupan mereka semakin terdesak dan termarjinalkan dalam hutan (rumah mereka sendiri) maka masyarakat Suku Dayak Bentian melakukan perlawanan kepada PT. IHM yang menguasai hutan mereka melalui izin dari pemerintah.
Terjadi pertentangan kepentingan antara masyarakat Suku Dayak Bentian dengan PT. IHM yang masing-masing mempunyai dasar hukum yang berbeda yaitu berdasarkan hukum adat dan hukum pemerintah. Konflik semakin berkembang dalam konteks bentuk-bentuk perlawanan oleh masyarakat Suku Dayak Bentian dan pertahanan dari PT. IHM yang telah membangun industri skala besar di hutan Desa Sungai Payang. Konflik ini terus berkembang dan semakin besar. Kedua belah pihak yaitu masyarakat Suku Dayak Bentian dan PT. IHM tetap merasa bahwa masing-masing lebih berhak memiliki dan memanfaatkan hutan di Desa Sungai Payang.

BAB II
METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti tidak dapat mengontrol suatu kejadian yang diteliti karena menggunakan partisipasi dan pandangan dari tineliti sendiri, seperti Loir Botor Dingit dan Masyarakat Suku Dayak Bentian, pemerintah setempat, dan pihak PT. IHM. Kemudian pandangan tineliti ini dipumpunkan pada konteks konflik tenurial kekayaan agraria hutan.
Tipe studi kasus yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah tipe intrinsik. Pemilihan tipe studi kasus intrinsik dilakukan karena peneliti ingin mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai satu kasus khusus bukan karena kasus tersebut menggeneralisasikan kasus-kasus lain. Kasus yang ingin diteliti oleh peneliti khusus mengenai konflik tenurial pengelolaan kekayaan agraria hutan antara masyarakat lokal dan swasta di Desa Sungai Payang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur.

2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Sungai Payang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur. Peneliti memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian dikarenakan pertimbangan bahwa desa ini memiliki kekhasan dalam kehidupan masyarakat adat Suku Dayak dalam hal ini Suku Dayak Bentian yang memiliki kelembagaan masyarakat adat bernama Sempekat Jato Rempangan. Masyarakat lokal di lokasi ini memanfaatkan hutan sebagai penyangga hidup mereka dan masih memiliki nilai-nilai tradisional yang berupa hukum adat dalam mengatur tata kelola pemanfaatan hutan. Di lokasi ini pula berdiri sebuah perusahaan HPH dan HTI PT. IHM yang mengeksploitasi hutan.
Proses penelitian ini akan berlangsung mulai bulan Februari sampai dengan bulan April 2008. Penjabaran proses penyusunan proposal dan kolokium akan dilaksanakan pada bulan Februari, studi lapang atau pengambilan data di lapang akan dilaksanakan pada bulan Maret. Lalu proses penulisan laporan hasil penelitian dilaksanakan pada bulan April serta pada bulan Mei adalah pelaksanaan ujian skripsi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 2.

2.3 Tehnik Pengumpulan Data
Tehnik pengumpulan data yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini adalah pengambilan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan dan wawancara mendalam kepada responden dan informan sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur-literatur yang membahas mengenai konflik pengelolaan sumberdaya hutan dan arsip-arsip/catatan/foto-foto baik milik individu/kelompok masyarakat dan Pemerintah serta PT. IHM, secara lebih jelas dapat dilihat pada lampiran 3.
Wawancara mendalam dilakukan dengan maksud memahami pandangan tineliti mengenai hidupnya, pengalamannya ataupun situasi konflik sosial yang Ia ungkapkan dalam bahasanya sendiri. Tehnik pengumpulan data ini dilakukan baik secara perorangan yaitu Loir Botor Dingit, individu masyarakat maupun secara berkelompok. (Lihat lampiran 4).
Observasi lapang yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengamatan berperan serta terbatas dengan pertimbangan antara lain peneliti ingin membina hubungan yang baik dengan tineliti dengan berperan sertanya dalam berbagai kegiatan tineliti diantaranya mengikuti pertemuan adat Suku Dayak Bentian dan menginap selama penelitian lapang di perkampungan Dayak Bentian, ikut melihat rapat koordinasi daerah dengan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Peneliti melakukan pengamatan dengan cara wawancara informal dan formal.
Analisis data sekunder yang dilakukan adalah dengan mengambil data-data baik dari literatur-literatur yang membahas mengenai konflik agraria, hukum adat, dan pengelolaan sumberdaya hutan, dari penelitian sebelumnya dan dari data kelengkapan tempat penelitian.
Sampel diambil secara purposif, dengan menyumbang pemahaman terhadap masalah penelitian ini. Responden dan informan dipilih secara sengaja dengan tehnik bola salju. Responden dipilih dengan mempertimbangkan status responden dalam masyarakat adat dan status responden dalam perusahaan PT. IHM (khusus pihak pengelola perusahaan). Informan dipilih dengan bertanya kepada beberapa orang yang kemudian menujuk informan kunci tersebut untuk mengetahui informasi tentang masalah penelitian yaitu konflik tenurial kekayaan agraria antara masyarakat lokal Suku Dayak Bentian dengan PT. IHM. Untuk mendukung pemahaman atas masalah penelitian, maka peneliti menggunakan rekaman keseharian kehidupan masyarakat adat dan kegiatan perusahaan PT.IHM dalam bentuk dokumentasi foto dan rekaman audio hasil wawancara.

2.4 Tehnik Analisis Data
Data-data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam, observasi lapangan dan analisis dokumen serta literatur-literatur direduksi melalui proses pemilihan, pengkategorian data-data yang sesuai, mengkode dan menelusuri tema-tema sesuai pumpunan gugus analisis dalam outline akhir (lampiran 5). Setelah mereduksi data kemudian data disajikan dalam bentuk kutipan-kutipan dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan. Data juga disajikan dalam bentuk matriks serta bagan guna menggabungakan informasi yang diperoleh dalam suatu bentuk yang padu dan memudahkan untuk penarikan kesimpulan. Proses penarikan kesimpulan dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian data yang diperoleh dengan masalah yang akan dikaji.

DAFTAR RUJUKAN

Budiman, Arif, 1996. Teori Negara: Negara, Kekuatan dan Ideologi. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2002. Hutan Dalam Angka.

Fauzi, Noer, 1999. Petani dan Penguasa, Dinamika perjalanan politik Agraria di Indonesia. Insist Press, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) dan Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Haris, Peter dan Ben Reilly, 2000. Demokrasi dan Konflik Yang Mengakar: Sejumlah Pilihan Untuk Negosiator. IDEA. Swedia. (Terjemahan).

Marzali, Amri, 2002. Hukum Adat dan Komersialisasi Hutan di Luar Pulau Jawa Pada Masa Orde Baru, dalam Endang Suhendar (Penyunting). Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi. Akatiga. Bandung.

Pelzer, Karl J., 1991. Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. (Terjemahan).

Sardjono, Mustofa Agung, 2001. Kehutanan Masyarakat: Tradisi Atau Paradigma Sumberdaya Hutan, dalam: Jurnal Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat, Vol. 1 No. 1 Tahun 2001.

Sitorus, M. T. Felix, 2002. Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi. Penyunting: Endang Suhendar. Akatiga. Bandung.

Suhendar, Endang, 1994. Pemetaan Pola-Pola Sengketa Tanah di Jawa Barat. Akatiga. Bandung.

Vargas, Dona Mayo, 1985. The Interface of Customary And National Land Law in East Borneo, Indonesia. Disertasi Yale University.

Wiradi, Gunawan, 2000. Reforma Agraria: Perjalanan Yang Belum Berakhir. Insist Press. Yogyakarta.

Wulan, Yuliana, et. al., 2004. Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997-2003. Center For International Foresty Research (CIFOR). Bogor.

[1] Sirap mempunyai fungsi yang serupa dengan genteng untuk atap rumah (bangunan), namun terbuat dari Kayu Ulin yang semakin kena air semakin hitam warnanya dan semakin kuat. Bentuknya berupa persegi panjang yang salah satu ujungnya dibuat sedemikian rupa menyerupai segitiga sama kaki.
[2] Keberpihakan kekuasaan dalam konteks ini adalah dalam memposisikan kedaulatan rakyat.
[3] UUPA 1960 Pasal 3, berbunyi: …pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.
[4] Pengakuan terhadap hukum adat walaupun dinyatakan secara eksplisit, tetapi secara implisit hukum adat masih menjadi pertanyaan jika kita menggunakan pasal 3 UUPA 1960, karena kenyataannnya hukum adat masyarakat yang telah diberangus oleh pemerintah dengan UU No. 21 Tahun 1970 tentang pemberian HPH kepada swasta yang sah secara hukum negara. Dimana masyarakat adat akan mengalami kesulitan jika dipertanyakan hukum adat seperti apa yang masih ada, terutama jika dikaitkan dengan kepentingan nasional maka hukum adat jikapun masih ada akan di”tekan” keberadaannya. Penekanan terkait dengan kepentingan-kepentingan eksploitasi terhadap sumberdaya hutan dalam globalisasi industri skala besar.
[5] Sebutan bagi kepala Suku Dayak Bentian.
[6] Perumahan yang dimaksud adalah mess pekerja yang berbentuk rumah panjang bersekat-sekat, dihuni oleh 80-135 pekerja.